Lansir Kompas.sbs Kepemimpinan Wali Kota Palembang Ratu Dewa dinilai lebih mencerminkan konsep democratic mind, yakni pola kepemimpinan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pemerintahan melalui partisipasi, keterbukaan terhadap kritik, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut dinilai berbeda dengan political mind yang lebih berorientasi pada pencapaian dan legitimasi politik semata. Pandangan itu disampaikan pengamat politik Ahmad Haekal Haffafah.
Menurutnya, konsep political mind dalam pendekatan studi politik berfokus hanya pada bagaimana memperoleh dan mempertahankan dukungan politik. Sementara democratic mind mengedepankan tata kelola pemerintahan yang melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, membuka ruang dialog, menjadikan kritik sebagai instrumen dalam tataran perbaikan kebijakan.
“Political mind cenderung berorientasi bagaimana memperoleh dan mempertahankan dukungan politik. Sebaliknya, democratic mind menekankan pembangunan ruang dialog, menerima kritik, low profile, inklusif dan menjadikan warga sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Space itu yang kita baca dalam kepemimpinan Ratu Dewa,” ujar Haekal.
Ia menilai, pendekatan democratic mind dalam kepemimpinan Ratu Dewa juga dapat dilihat dari bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi capaian pembangunan yang terukur. Menurutnya, salah satu indikator penting adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palembang yang mencapai 83,27 dan berada dalam kategori sangat tinggi. Angka tersebut, tidak sekadar menjadi statistik pembangunan, tetapi menggambarkan kemampuan pemerintah menjaga kualitas dasar kehidupan masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup.
“IPM 83,27 menunjukkan bahwa pembangunan tidak berhenti pada perbincangan tentang rancang bangun kota secara fisik, melainkan bagaimana pemerintah memastikan masyarakat menjadi bagian utama dari proses pembangunan” ungkap Haekal.
Selain pembangunan manusia, ia juga melihat penguatan ekonomi Palembang sebagai indikator lain dari arah kepemimpinan daerah. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Palembang tumbuh 5,91 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 5,14 persen. Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya pergerakan positif pada sektor perdagangan, jasa, investasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Pertumbuhan ekonomi 5,91 persen tentu menjadi capaian yang positif, tetapi ada satu lebih penting yang bisa kita lihat adalah bagaimana pemerintah memastikan pertumbuhan itu memiliki efek yang luas. Ekonomi yang sehat juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut tumbuh” katanya.
Menurutnya, kepemimpinan Ratu Dewa juga menarik dilihat dari gaya komunikasi politiknya yang cenderung inklusif dan tidak berjarak dengan masyarakat. Haekal menilai, pendekatan turun kelapangan, keterbukaan menerima masukan, serta kesediaan mendengar berbagai kelompok masyarakat menjadi bagian dari cara membangun kepercayaan publik.
“Pemimpin daerah harus memahami persoalan secara langsung, melihat kondisi di lapangan, dan mendengar suara masyarakat. Pola kepemimpinan yang sederhana, terbuka, dan mau turun melihat realitas menjadi instrument penting bagi Ratu Dewa terutama dalam meredesign ekosistem pemerintahan yang demokratis,” tegasnya
Haekal menambahkan, berbagai agenda pembangunan seperti pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), penataan kawasan Benteng Kuto Besak, peningkatan kualitas ruang publik, hingga menampung aspirasi kebijakan seperti Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN), ini menunjukkan satu pola kepemimpinan, yakni pemerintah tidak hanya membuat keputusan, tetapi juga membuka ruang masukan dalam proses merampungkan kebijakan.
“Di situlah letak democratic mind. Pemerintah tidak berhenti pada pertanyaan apakah sebuah program bisa dijalankan, tetapi juga membuka ruang-ruang kritik dalam proses, apakah benar-benar dibutuhkan masyarakat, diterima publik, dan memberikan manfaat yang luas.,” jelasnya.
Haekal melihat capaian pembangunan dan pola komunikasi publik tersebut merupakan dua sisi yang saling berkaitan. Pemerintahan yang terbuka akan lebih mudah membangun kepercayaan, sementara kepercayaan masyarakat menjadi modal penting sehingga pembangunan berjalan efektif.
“Pada akhirnya, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya dibangun melalui dukungan politik, tetapi melalui kepercayaan publik, kualitas manusia meningkat, ekonomi bergerak, tata kelola membaik dan kehidupan intelektual sipil yang tumbuh, sehingga demokrasi tidak berhenti pada proses elektoral. Demokrasi juga berjalan dalam praktik pemerintahan,” tutupnya
(SETHO KOMPAS.SBS)
