BREAKING NEWS : KOMPAS.SBS
Wali Kota Sabang Perkuat Sinergi dengan BNPP RI, Percepat Program BSPS 2026 untuk Kawasan Perbatasan dan Daerah 3T
Jakarta | KOMPAS.SBS- NEWS | 15 JULI 2026 – Komitmen Pemerintah Kota Sabang dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan kembali ditegaskan. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia di Kantor BNPP RI, Jalan Kebon Sirih No. 31A, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026), guna membahas percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 bagi kawasan perbatasan dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Rapat strategis yang dipimpin jajaran Sekretariat BNPP RI tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan Program BSPS berjalan lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Sekretaris BNPP RI Nomor IKP.92.06/1311/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026, dengan agenda utama Percepatan Program BSPS Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2026. Wali Kota Sabang menjadi salah satu kepala daerah yang diundang bersama para bupati dan wali kota dari berbagai kawasan perbatasan di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menegaskan bahwa Kota Sabang, sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia di ujung barat Nusantara, memiliki posisi yang sangat strategis sehingga memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan sektor perumahan dan permukiman.
Menurutnya, Program BSPS bukan sekadar bantuan pembangunan rumah layak huni, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kawasan hunian tidak layak, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Sinergi antara Pemerintah Kota Sabang dengan BNPP RI serta kementerian terkait merupakan langkah strategis agar program pembangunan di kawasan perbatasan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Zulkifli H. Adam.
Selain membahas percepatan pelaksanaan BSPS, rapat tersebut juga mengupas berbagai langkah teknis, mulai dari proses verifikasi data penerima manfaat, sinkronisasi pendataan, kesiapan pelaksanaan di lapangan, hingga penguatan koordinasi lintas kementerian agar seluruh tahapan program dapat berjalan sesuai target nasional.
Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Balai dan Satuan Kerja Kementerian Perumahan, jajaran pejabat eselon BNPP RI, serta para kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota kawasan perbatasan di Indonesia.
Berdasarkan dokumentasi kegiatan, Wali Kota Sabang tampak mengikuti seluruh rangkaian pembahasan bersama para pejabat pemerintah pusat dalam suasana yang berlangsung hangat, konstruktif, dan penuh semangat kolaborasi. Dialog yang terbangun mencerminkan keseriusan seluruh pihak dalam mempercepat implementasi program prioritas nasional bagi kawasan perbatasan dan daerah 3T.
Keikutsertaan aktif Pemerintah Kota Sabang dalam forum nasional tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui peningkatan kualitas perumahan, pembangunan permukiman yang layak, serta pemerataan pembangunan di wilayah terluar Indonesia.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kota Sabang dan BNPP RI, diharapkan Program BSPS Tahun Anggaran 2026 mampu mempercepat terwujudnya hunian yang layak, aman, dan sehat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Sabang sebagai gerbang terdepan Indonesia yang maju, tangguh, berdaya saing, dan sejahtera.
-Reporter/Pers Media Kompas.sbs -Wilayah Sabang : MJ Novi Karno
-Sumber/Photo : Walikota Sabang
-Rilis/RedaksiNasional : KOMPAS.SBS
