Purworejo. Kompas.Sbs— Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia adalah sumber nyawa bagi setiap program pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh warga Kabupaten Purworejo. Menyadari hal ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo bergerak nyata dengan menggelar Pelatihan Pengawasan dan Penggalian Potensi Retribusi, yang berlangsung mulai 8 hingga 11 Juni 2026.
Bekerja sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta, kegiatan ini diikuti oleh 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dibuka langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti, pelatihan ini menjadi bukti komitmen daerah untuk tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang diterima dikelola secara tertib, transparan, dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa retribusi yang dikelola dengan baik bukan berarti membebani masyarakat, melainkan memastikan setiap potensi yang ada tergali secara wajar sesuai aturan. “Retribusi adalah kontribusi warga untuk pembangunan bersama. Tugas aparat adalah memastikan pengelolaannya adil, diawasi ketat, dan hasilnya kembali untuk kepentingan umum,” tegasnya.
Pelatihan ini menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi daerah: bagaimana menggali potensi pendapatan tanpa merugikan pelaku usaha maupun masyarakat, sekaligus mencegah kebocoran dan penyimpangan. Selama empat hari ke depan, peserta akan dibekali pengetahuan teknis, strategi pengawasan, serta pemahaman hukum yang kuat agar mampu menjalankan tugas dengan integritas tinggi.
Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM, Nathalia Wulandari, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan strategis daerah. “Kami ingin aparat kami tidak hanya pandai menghitung, tapi juga paham di mana letak potensi yang selama ini mungkin belum tergali maksimal, serta bagaimana mengawasinya agar tetap sesuai aturan,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan visi “Purworejo Berseri” yang mengutamakan kualitas sumber daya manusia. Ketika aparat memiliki kompetensi dan integritas yang baik, maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin sehat. Imbasnya pun langsung terasa: lebih banyak dana yang bisa dialokasikan untuk perbaikan jalan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik, dan berbagai program kesejahteraan lainnya.
Bagi Purworejo, pelatihan ini bukan sekadar acara rutin. Ini adalah investasi jangka panjang: membangun sistem pengelolaan retribusi yang kuat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan — demi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan benar-benar hadir melayani masyarakat.
(SBE)
