Media Kompas. Sbs*Kabupaten Kepahiang.
Alasan sepele memindahkan forum penting desa ke hotel. Kegiatan praplaksana Desa Tabah Tebelet, Kepahiang, digelar di hotel meski Balai Desa masih berdiri kokoh. Alasannya cuma satu: WC rusak.
Kamis 21/05/2026
Keputusan itu langsung menuai sorotan. Warga mempertanyakan, apakah kerusakan WC pantas jadi alasan membengkakkan biaya dengan menyewa hotel, sementara opsi lain seperti aula sekolah dan kantor kecamatan tersedia.
“Kalau cuma WC, perbaiki atau pindah aula. Ini kok malah ke hotel. Dana desa itu uang rakyat, bukan buat gaya-gayaan,” kata warga setempat, Rabu (20/5/2026).
Yang bikin publik makin curiga, Kepala Desa disebut menghindari awak media begitu acara selesai. Padahal praplaksana adalah tahap awal perencanaan program desa yang wajib transparan dan bisa diawasi.
Iya, dari yang kamu jelaskan itu memang red flag buat transparansi dan efisiensi anggaran.
*Kenapa bisa dibilang nggak transparan:*
1. *Alasan pindah ke hotel lemah* – Gedung balai desa masih bagus, cuma WC rusak. Kalau cuma itu, solusinya perbaikan darurat WC atau pindah ke aula sekolah/kantor kecamatan. Nggak perlu sewa hotel.
2. *Menghindari media* – Praplaksana = tahap awal perencanaan program desa. Seharusnya terbuka, didokumentasikan, dan bisa diakses publik. Kalau kades menghindar, publik wajar curiga ada yang ditutup-tutupi.
3. *Anggaran nggak jelas* – “Biaya hotel cuma kebersihan” nggak otomatis bikin bersih. Masih ada sewa ruangan, konsumsi, kopi, snack, ATK. Pertanyaannya:
– Masuk RAB nggak?
– Sumber dana dari APBDes/Dana Desa?
– Sudah disetujui BPD/masyarakat?
*Apakah ini pemborosan?*
Kalau ada opsi lebih murah yang layak tapi nggak dipilih tanpa alasan kuat, ya itu pemborosan. Apalagi kalau dananya dari Dana Desa yang seharusnya prioritas untuk infrastruktur, pemberdayaan, dan layanan dasar warga.
Rincian anggaran juga belum jelas. Panitia menyebut hanya membayar biaya kebersihan hotel. Tapi bagaimana dengan sewa ruangan, konsumsi, kopi, snack, dan ATK? Dari mana pos anggarannya? Sudah masuk RAB dan disetujui BPD atau belum?
Sampai berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Desa Tabah Tebelet maupun DPMD Kepahiang.
Masyarakat mendesak BPD dan Inspektorat Kabupaten Kepahiang segera turun tangan. Jangan sampai Dana Desa yang seharusnya untuk pemberdayaan dan infrastruktur, habis untuk biaya yang tidak urgen dan tidak transparan.
*#TransparansiDanaDesa #Kepahiang
