MAKASSAR– KOMPAS. Suasana evaluasi realisasi APBD Kota Makassar memasuki triwulan II mendadak “panas”.
Wali Kota Makassar memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, hingga direksi Perusahaan Daerah (Perusda) agar tidak main-main dalam menjalankan program kerja.
Bukan tanpa alasan, hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada triwulan I menunjukkan capaian yang dianggap belum optimal Kamis 16/04/2026
Wali Kota menegaskan bahwa laporan administratif yang rapi tidak ada gunanya jika masyarakat di lapangan belum merasakan dampak nyata.
Bukan Sekadar Angka, Tapi Realita
Dalam arahannya, ditekankan bahwa anggaran daerah bukanlah deretan angka mati di atas kertas.
Setiap rupiah yang keluar harus bertransformasi menjadi manfaat yang menyentuh langsung kehidupan warga.
Tidak cukup hanya terserap secara administratif.
Saya tidak mau dengar alasan teknis lagi. Anggaran itu harus terasa di masyarakat, bukan cuma berhenti di angka-angka laporan!”* tegasnya.
Poin Utama Instruksi Wali Kota:
Akselerasi Total:
Meminta seluruh OPD bergerak lebih progresif dan cepat di triwulan II.
Hapus Hambatan Teknis:
Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan harus tuntas tanpa drama birokrasi.
Dampak Nyata Sejak Awal: Program tidak boleh hanya “keren” di judul, tapi harus memberi hasil konkret bagi warga Kota Makassar.
Evaluasi Jadi “Pijakan” Bukan Sekadar Formalitas
Pihak Pemkot Makassar memastikan bahwa evaluasi triwulan I ini akan menjadi dasar penilaian kinerja yang ketat.
Jika ada instansi yang masih lambat dan tidak tepat sasaran, dipastikan akan ada konsekuensi serius demi memastikan pelayanan publik tetap maksimal.
Langkah tegas ini pun langsung menuai reaksi positif dari warganet. Banyak yang berharap ketegasan ini benar-benar membuat proyek-proyek publik, mulai dari perbaikan jalan hingga bantuan sosial, bisa segera tuntas dan dinikmati warga Makassar.(**)
#MakassarUpdate #APBD2026 #WaliKotaMakassar #TransparansiAnggaran #MakassarBerakselerasi
