Kalbar, Pontianak : Dibeberapa tempat, pandangan berbagai unsur masyarakat, menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Kalimantan Barat, biasa – biasa saja tidak terlalu berlebihan.

” Ngga ada yang spesial kok, pemilihan ya silakan saja, yang penting kandidatnya bersih, punya konsep program andalan, memiliki pemikiran dan strategi pengembangan organisasi yang selevel Nasional serta tidak dalam sedang terkait perkara korupsi, ” tegas Fatih, pemerhati olah raga volly Kalbar.

Ia mengatakan, soal isu-isu miring, yang muncul spontanitas kepermukaan, memenuhi ruangan publik, harus diluruskan lewat Diklat Maju Daerah, jangan dibikin semakin miring, agar tidak tumbang dan mengganggu jalannya rencana Musyawarah.

Masyarakat itu, sambungnya, ingin yang terbaik, tidak terkontaminasi oleh virus provokator maupun politik kepentingan,
yang justru merusak wadah bibit unggul dalam ranah olahraga Kalimantan Barat, ” terangnya.

Fatih juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpikir optimis dan memberikan masukan, dalam merancang proses pengembangan atlet termasuk bakat alam dan membangun KONI Kalbar agar lebih mantap sekian tingkat dari kemarin.

Sementara, tampak Kapolresta Pontianak, Kombes Pol. Suyono, S.I.K., S.H., M.H, menerima audiensi sejumlah organisasi kemasyarakatan, guna melakukan koordinasi serta memastikan Musorprov KONI berjalan aman dan tertib.( Danil.A )

Kalbar: Anggota DPRD Propinsi Kalimantan barat, Arief Rinaldi Norsan, dipanggil KPK sebagai saksi kasus proyek jalan PUPR Kabupaten Mempawah, seperti yang tertulis dilaman news.detik.com, pada (4/12/2025).

Bukan cuma Arief, Emma Suhartini selaku ibu rumah tangga, Notaris Eddy Dwi Pribadi dan Istiqomah Iskandar karyawan swasta, juga ikut dipanggil KPK guna menjalani pemeriksaan di Polda Kalimantan Barat.

Sebelumnya, Lembaga pemberantas korupsi ini telah memanggil mantan sopir Bupati Mempawah Abudin, pihak swasta Ghazali, Hayati, Bangun Syah Daulay, serta Nikki Hizageri Gunawan.

Langkah KPK dalam penanganan kasus tersebut, tampaknya kali ini lebih mendalami dugaan adanya alur perintah dari Bupati Mempawah, yang saat itu dijabat oleh Ria Norsan, orang tua kandung AR.

” Kebutuhan penyidik untuk mencari keterangan tambahan, terutama proses perencanaan dan penganggaran pelaksanaan proyek pembangunan jalan, ” terang juru bicara KPK Budi Prasetyo.(007 Red )

Kalbar, Kubu Raya : Satu lagi proyek P3-TGAI milik aspirasi DPR-RI jadi sorotan masyarakat. Paket basah kuyup irigasi yang katanya digaraf Gapoktani Krida Jaya dan Taman Tani Desa Tebang Kacang Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya, dinilai jauh dari mutu.

” Saya lihat kondisi fisiknya agak lemah dan tampak tidak kokoh. Ini semua karna proses pekerjaannya diluar standar tehnis, meminimalisir material maupun pengurangan volume. Umurnya juga bisa ditebak, 5 bulan kedepan bakal hancur berderai, ” ungkap pemerhati lingkungan.

Dilokasi lain, warga setempat yang minta namanya jangan ditulis mengatakan, yang dapat proyek ini ketua gapoktani. Hanya pelaksanaannya dihandle langsung oleh Ars, pengurus partai, dan teman-temannya yang ada disini bukan kelompok tani. Kami cuma makan upah, disuruh nyambung neruskan gali saluran.

Sementara hasil komunikasi dengan Kasatker OP SDA BWSK 1, Fadiah, melalui chatt wa, menjelaskan, setelah konfirmasi ke P3A nya, Pak Aris itu termasuk kelompok taninya. Di dalam akte, beliau bendahara Poktan.

Kami, lanjutnya, juga sudah melaksanakan sosialisasi ke kelompok tani atau P3A dan Kepala Desa. Dana di transfer langsung ke Rekening petani/P3A melalui bank tanpa pemotongan apapun.

Pemerhati lingkungan tadi berharap pemilik proyek, dalam hal ini Anggota DPR-RI, jangan cuma terima can tepi dan nongkrong dikursi empuk, tetapi terjun kelokasi pekerjaan, layaknya reses, tengok dekat-dekat, sambil ngobrol dengan Gapoktani setempat. Bila perlu lakukan uji tes kelayakan bangunan, guna mengetahui kualitas dan kwantitas hasil pekerjaan.( Red.tim )

Kalbar, Kuburaya :Proyek pekerjaan pengembangan jaringan distribusi utama atau penanaman pipa di Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, jadi sorotan tajam masyarakat.

” Saya melihat Prosudur dan ketetapan K3, guna menghindari kecelakaan kerja, justru diabaikan. Mereka melaksanakan penggalian tanah ditepi jalan, tanpa alat pelindung diri sebagai upaya antisipasi menjaga keselematan kerja, ” ujar naser, warga sekitar yang kebetulan melintas dilokasi.

Seharusnya, lanjut Naser, Dinas PUPR memberikan warning agar semua para pekerja wajib memakai alat pelindung diri, bukan diam dan slow respon. ” Dinas jangan vakum, tekankan aturan main K3. Jika diabaikan, beri peringatan keras supaya tidak dianggap same tak iye, ” tegasnya.

Paket JDU, segede Rp. 397 Juta rupiah dari tabungan APBD-P KKR Tahun anggaran 2025, yang digarap oleh CV. Karya Utama Putra Mandiri, terbukti tidak mengindahkan ketentuan yang tertulis dalam peraturan K3. Pelaksana maneduli dan tetap menjalankan kegiatannya.

Naser mendesak, Dinas PUPR selaku pengelola, mestinya berani membemberikan ultimatum keras terhadap kontraktor, saat melakukan pengawasan. Bila perlu panggil pelaksananya dan beri sanksi administratif.

” Tetapi kalau Dinas PUPR Kubu Raya ternyata juga tidak mengerti soal aturan main K3, ya realisasinya seperti yang kita lihat sekarang ini, semua para pekerja melakukan aktivitasnya nol APD, ” ungkap Naser.( 007/ Danil A )

Sekadau Kalbar: Masyarakat mengatakan, tidak ada satupun SPBU, apalagi milik orang Top, yang terkena sanksi administratif atau proses hukum pidana, ketika prosudur dan ketetapan penyaluran BBM bersubsidi, sengaja dilanggar.

” Contohnya SPBU No. 6479501 Jalur Lintas Kalimantan Poros Tengah, Tapang Semadak Kabupaten Sekadau, yang jelas terbukti kerap melayani jerigen maupun wadah lainnya, toh tetap berjalan lancar, ” ujar warga sekitar.

Konsekwensi lemahnya fungsi Hiswana Migas maupun Pertamina dalam soal penindakan, lanjutnya, membuat rasa kepercayaan publik terhadap dua Lembaga itu turun drastis. Action mereka tidak ada, paling Teken DO dan kirim minyak pesanan Tauke Gendut, setelah itu pulang tidur. Masalah pengawasan melekat, ntar dulu lah.

” Artinya, meskipun banyak SPBU yang meleceng dari aturan main, Pertamina dan Hiswana Migas tidak berbuat cuma diam tanpa ada langkah pencegahan. Padahal Ini hubungannya dengan bentuk kinerja, cerminan tupoksi dan fungsi mereka, ” tegas warga tadi.

Ia memaparkan, seharusnya Hiswana Migas dan Pertamina lebih kental melaksanakan fungsi sosial kontrolnya agar masyarakat kere penerima BBM bersubsidi tidak kecewa berat.( 007 / Danil.A )

Polsek Sebangki~ Polres Landak ~ Polda Kalbar ~ Suasana pagi yang semula berlangsung biasa di sebuah kawasan pemukiman di Kecamatan Sebangki mendadak berubah ketika seorang tukang sayur yang sedang melayani ibu-ibu mendapati kedatangan petugas kepolisian. Sejumlah warga sempat terkejut, mengira kedatangan polisi terkait sesuatu yang mendesak. Namun, kejutan itu berubah menjadi senyum lega setelah mengetahui bahwa petugas datang untuk memberikan himbauan keamanan.

Pada Rabu (3/12/2025), Kanit Binmas Polsek Sebangki Aipda Suriansyah melaksanakan patroli dialogis sekaligus menyambangi tukang sayur keliling. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para pedagang sayur untuk meningkatkan kewaspadaan saat berjualan, terutama terhadap potensi pelaku kejahatan yang memanfaatkan momen di pagi hari ketika lingkungan masih relatif sepi.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., M.H., S.I.K., melalui Kanit Binmas Polsek Sebangki Aipda Suriansyah, menjelaskan bahwa himbauan ini diberikan untuk mengurangi risiko kriminalitas terhadap pedagang keliling yang kerap menjadi target empuk pelaku kejahatan.

“Patroli sambil berdialog ini kami lakukan agar para pedagang lebih berhati-hati, terutama ketika melayani pembeli seorang diri atau saat berada di lokasi yang minim pengawasan,” ujar Aipda Suriansyah.

Lanjut Kanit Binmas menambahkan, pihaknya ingin memastikan bahwa para pedagang keliling tidak hanya merasa aman, tetapi juga memahami langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Ia menekankan pentingnya memperhatikan sekitar, menghindari membawa uang dalam jumlah besar, serta segera melapor jika menemukan hal mencurigakan.

Kanit Binmas juga berpesan kepada tukang sayur agar tidak segan meminta bantuan warga sekitar bila merasa diikuti orang tak dikenal, serta memastikan rute dagang tetap berada pada area yang ramai dan terang.

Sang tukang sayur tampak berterima kasih atas perhatian dan arahan yang diberikan kepolisian. Ia mengaku kaget sekaligus senang karena kepolisian turun langsung memberikan edukasi di lapangan.

Sementara itu, warga setempat mengungkapkan apresiasi mereka terhadap kehadiran polisi yang dinilai mampu memberikan rasa aman. Warga berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan, karena sangat membantu menjaga ketertiban lingkungan.

Mamasa KOMPAS SBS 2 Desember 2025 — Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS) DPW Mamasa, Johar Bonga Karaeng, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Mamasa. Hingga memasuki penghujung tahun anggaran 2025, masih terdapat puluhan desa yang belum menerima pencairan Dana Desa secara 100%, meskipun anggaran tersebut merupakan salah satu prioritas nasional yang bersumber dari APBN dan memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Johar menegaskan bahwa keterlambatan pencairan ini bukan sekadar masalah teknis atau administratif, tetapi telah menjadi polemik serius di lapangan, terutama karena realitas di desa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang terpampang secara terbuka. Hampir seluruh desa telah memasang baliho APBDes yang memuat rencana program, kegiatan, hingga besaran anggaran. Namun sejumlah kegiatan tidak berjalan, tertunda, atau bahkan belum dimulai akibat dana yang tidak kunjung cair. Hal ini memicu tanda tanya besar di masyarakat, mulai dari mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran hingga menimbulkan spekulasi yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Melihat situasi ini, Johar menginstruksikan kepada seluruh anggota IJS DPW Mamasa untuk mengawal, menelusuri, dan mempertanyakan secara langsung kepada pemerintah, baik tingkat kabupaten maupun pihak terkait lainnya, mengenai apa sebenarnya kendala yang menyebabkan pencairan Dana Desa mandek hingga sedemikian lama. Ia menegaskan bahwa jurnalis memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang jujur dan transparan, terutama mengenai anggaran yang menjadi hak masyarakat desa.

> “Ini bukan persoalan kecil. Ketika puluhan desa belum menerima pencairan dana hingga akhir tahun, sementara desa lain sudah cair 100%, maka ini menimbulkan ketidakadilan dan pertanyaan besar. Pemerintah harus terbuka, menjelaskan kepada masyarakat, dan tidak membiarkan persoalan ini bergulir tanpa kejelasan. Warga desa berhak tahu apa akar masalahnya,” tegas Johar Bonga Karaeng.

Johar juga menekankan bahwa keterlambatan pencairan Dana Desa tidak hanya menghambat pembangunan fisik, tetapi juga berdampak pada pelayanan publik, ekonomi masyarakat desa, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah. Program-program pembangunan yang seharusnya selesai pada tahun berjalan terancam tidak tercapai, dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.

Lebih jauh, Johar mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur, mulai dari membuka informasi secara transparan, mempercepat proses administrasi, hingga melakukan koordinasi intensif dengan pihak kementerian terkait jika problemnya berada di tingkat pusat. Pemerintah menurutnya tidak boleh bersikap pasif ketika puluhan desa menunggu kepastian yang tak kunjung datang.

> “Kami berharap ada solusi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai warga desa terus bertanya-tanya dalam hati: ada apa? Kenapa kami belum cair? Sementara puluhan desa lain sudah menerima haknya secara penuh. Ketimpangan ini harus dijawab dengan langkah nyata, bukan hanya janji,” tambah Johar.

IJS DPW Mamasa menegaskan komitmen penuh untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, khususnya Dana Desa yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk memastikan publik tidak dibiarkan berada dalam ketidakjelasan, serta mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola anggaran demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

(Ansar)