Rapat Kreditur Dalam PKPU-T Pabrik Sepatu PT Girvi Mas Berlangsung Alot dan Memanas  

Medan, kompas.sbs – Rapat kreditur PT. Girvi Mas (Dalam PKPU-T) diadakan pada hari Jum’at, 12 Desember 2025 di Ruang Rapat Kreditur Pengadilan Negeri Medan, berlangsung alot dan memanas.

Rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas Dr. Sarma Siregar. S.H., M.H dan Panitera Pengganti Joni. S.H yang dihadiri Pengurus, Kuasa Para Kreditur, Kuasa Debitur dan juga dihadiri langsung Direktur PT. Girvi Mas yang bernama Endry.

Diketahui dengan psti bahwa Rapat tersebut berlangsung alot dan memanas, yang mana didalam rapat Hakim Pengawas menanyakan kepada Pengurus apakah tetap dengan permohonan Pengakhirannya atau ada perubahan dan Pengurus dengan tegas menyampaikan tetap dengan permohonan Pengakhirannya atas adanya itikad buruk dari Debitur maupun pelanggaran atas Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan.

Pengurus didalam rapat tersebut menyampaikan dua (2) point krusial yakni; pelanggaran Debitor atas Pasal 240 ayat (1), yaitu atas utang Debitur sebesar 4 miliar rupiah di Bank BCA sebagaimana pengakuan Debitor dan Daftar Hutang PT.Girvi Mas yang per anggal 17 Oktober 2025.

Namun per tanggal 3 Nopember 2025, Bank BCA menyatakan utang PT. Girvi Mas di BCA sudah Rp. 0,- (Nol) dan yang kedua adalah tindakan itikad buruk Debitur yang melakukan pembayaran secara lunas dan cash terhadap Kreditur dengan tujuan dilakukan pencabutan status PKPU.

Marimon Nainggolan, S.H., M.H, selaku Pengurus dalam hal ini menilai tidak sesuai ketentuan Pasal 259 ayat (1) Undang undang kepailitan, karena tidak ada data yang diberikan kepada Pengurus untuk mengetahui atau menganalisis harta debitor apakah solven yang memungkinan dilakukan pembayaran kembali.

Karena pencabutan status PKPU harus ada alasan utama adalah Pengurus harus ada penilaian dan analisis atas kondisi harta debitor dan syaratnya Pengurus dan Kreditor harus didengar dengan sepatutnya, tujuannya jangan sampai pencabutan status PKPU justru merugikan harta debitor, maka sepatutnya sebelum melakukan pembayaran kepada para kreditor, Pengurus haruslah di beritahu dan diberikan data setidak tidaknya neraca keuangan atau laporan harta kekayaan Debitor.

Dalam rapat tersebut Hakim Pengawas menyatakan semestinya Debitor melibatkan Pengurus dalam pembayaran dimaksud dan harusnya Debitor menyerahkan uang tersebut kepada Pengurus untuk selanjutnya diserahkan kepada para kreditor yang terverifikasi sekalian dibuat berita acaranya oleh Pengurus.

Diketahui sebelumnya, dimana pengakuan Debitor secara langsung membayar tagihan kreditor pada tanggal 20 Nopember 2025 tanpa melibatkan Pengurus.

Sehingga saat ini kondisi PKPU PT.Girvi Mas berada dalam 2 persoalan yakni Pengurus mengajukan pengakhiran PKPU atas dasar Pasal 255 dan Debitor mengajukan pencabutan status PKPU atas dasar Pasal 259 ayat (1), Dia akhir rapat Kreditor tersebut Hakim Pengawas menyampaikan keputusan ada pada hakim pemutus, “Silahkan dibuktikan saja”, tegasnya kepada para pengurus, debitor dan kreditor yang hadir.

(Tim)

Labura, kompas.sbs – Dengan motto tetap menjaga amanah ummat, Yayasan pendidikan (YASPEN) Azzam Abu Haidir dapur makan bergizi gratis (MBG) Satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di dusun Suka Mulia desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan binaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) KODIM 0209/LB, Koramil 01/AK terus menggandeng para stakeholder dan transparan dalam pelayanan. Demikian hal itu disampaikan oleh Danil Arip Harahap saat tim Liputan ini berkunjung ke SPPG tersebut pada, Jumat 12/12/2025.

“Kami merupakan MBG binaan TNI kodim 0209 LB Koramil 01 AK, oleh karenaya kami tetap jaga amanah serta menggandeng para stakeholder dan setransparan mungkin, tidak menutup diri serta menerima kritik dan saran demi tercapainya maksud dan tujuan Pemerintah dalam penyaluran MBG ini,” ujar Danil Arip Harahap memulai perbincangan dengan para jurnalis.

Lebih lanjut Danil Arip Harahap menuturkan pihaknya juga siap menerima kritik dan saran dari semua pihak supaya menjadi kontrol bagi kami untuk mendapatkan hasil yang maksimal terutama dari para jurnalis.

“kritik dan saran tetap kami terima terutama dari para jurnalis, itu untuk meningkatkan kinerja kami, dan itu tentu sangat bermanfaat untuk kemajuan kita semua,” ujar daniel.

Sementara itu danramil 01 AK melalui Babinsa desa Damuli Pekan Pelda Thomson Jhonfiter Silaban kepada awak media membenarkan kalau dapur MBG Yaspen Azzam Abu Haidir merupakan binaan TNI kodim 0209 LB Koramil 01 AK, “Benar bang, dapur MBG ini merupakan binaan dan pengawasan TNI,saya yang kebetulan juga merupakan anggota Babinsadesa Damuli Pekan selalu hadir dan mengawasi kegiatan dapur MBG,dari menu yang disajikan sampai pada pendistribusian tetap kita pantau,” ujar TJ.Silabansembari memperlihatkan daftar menu kepada awak media.

Berikut daftar menu dapur MBG yayasan pendidikan Azzam Abu Haidir sampai dengan hari ini.

Menu hari Senin 8 Desember 2025

– Nasi putih

– Ikan Dori Krispi

– Tahu sambal Ijo

– Tumis buncis dan jagung

– Buah klengkeng

Menu hari Selasa, 9 Desember 2025

– Nasi putih

– Telur sambalado

– Tempe goreng bumbu ketumbar

– Tumis labu siam dan toge

– Buah melon

Menu hari Rabu, 10 Desember 2025

– Nasi putih

– Ayam geprek

– Tahu goreng

– Lalapan selada dan timun

– Buah mangga udang

Menu hari Kamis, 11 Desember 2025

– Nasi putih

– Ikan dencis sambalado

– Orak arik tempe

– Tumis bunga kol

– Buah duku

Menu hari Jum’at 12 Desember 2025

– Nasi goreng

– Telur mata sapi

– Kacang goreng

– Buah salak

– Rebusan buncis wortel

Penerimaan manfaat 2866

(Tim-Kamidi)

Aek Natas, kompas.sbs – Kodim 0209/Labuhanbatu melalui Koramil 05/Bandar Durian bersama anggota FKPPI melaksanakan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kamis malam (11/12/2025). Patroli dimulai dari Makoramil 05/BD menyusuri beberapa titik strategis termasuk Indomaret Desa Aek Pamingke, Kantor BRI Bandar Durian, dan Kantor Camat Aek Natas serta terpantau aman dan kondusif sepanjang kegiatan.

Danramil 05/BD Kapten Inf Sabar Infantri Simanjuntak menyampaikan sebagai lanjutan arahan Dandim 0209/Labuhanbatu Letkol Inf Yudy Ardiyan Saputro, bahwa patroli ini merupakan langkah nyata kolaborasi TNI, ormas, dan masyarakat untuk memperkuat kondisi keamanan wilayah. “Keamanan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Dandim juga memberikan apresiasi atas sinergi yang terwujud dalam kegiatan ini dan menegaskan Kodim akan terus mendukung berbagai upaya dalam menjaga stabilitas serta kenyamanan masyarakat di seluruh wilayah binaan.

(Red)

Medan, kompas.sbs – Di tengah kesulitan yang masih dirasakan masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Deli Serdang, Langkat (Sumatera Utara), dan Aceh Tamiang (Aceh), sebuah sinar harapan tiba melalui kolaborasi 234 Solidarity Community (DPP dan DPW Sumatera Utara), JHL Group, dan Yayasan Merah Putih. Sebanyak 4000 paket sembako berhasil disalurkan mengunakan 11 truk mulai dari hotel Danau Toba ke Kabupaten Langkat dan Aceh Tamiang pada hari Rabu 10/12/2025 , menjadi bukti solidaritas yang melewati batasan wilayah dan membuat hati banyak orang terharu.

Kegiatan ini dilakukan karena banjir yang melanda beberapa waktu lalu belum juga surut sepenuhnya – banyak rumah masih tergenang air, membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. “Saya melihat langsung bagaimana mereka hidup di tengah genangan air, tidak bisa keluar rumah dengan mudah, bahkan kesulitan mendapatkan makanan. Hati saya terenyuh, dan itu yang membuat kita bertekad untuk bertindak secepat mungkin,” ujar Ketua DPW 234 SC Sumatera Utara Octo Simangunsong, S.H, dengan nada yang penuh perhatian.

Ia menambahkan, “Paket sembako ini mungkin tampak kecil, tapi bagi mereka, ini adalah harapan. Semoga ini bisa sedikit mengurangi beban mereka, dan membuat mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi masa sulit ini. 234 SC selalu ada untuk saudara kita – karena slogan kita ‘kita tidak sedarah tapi lebih dari saudara’ bukan hanya kata-kata, tapi janji yang kita penuhi”.

Sekjen DPP 234 SC Royan Khalifah mewakili Ketua Umum DPP 234 SC KRMH Sahid Abishalom Soerjosoemarno menyampaikan tujuan dari bantuan ini. “Kita memprioritaskan kecepatan penyaluran agar masyarakat segera mendapatkan bantuan. Ini bukan hanya tentang sembako, tapi juga tentang memberitahukan mereka bahwa banyak orang peduli padanya”, katanya.

Pimpinan JHL Group menegaskan komitmen jangka panjang dalam mendukung pemulihan. “Bantuan ini kami persembahkan dengan sepenuh hati untuk saudara kita di Sumut dan Aceh. Semoga mereka lekas pulih, bangkit lagi dengan lebih kuat, dan mampu menghadapi ujian dari sang Pencipta”, ungkap pernyataan resmi dari JHL Group.

Yayasan Merah Putih, yang telah lama bergerak di bidang tanggap bencana, juga turut mendukung kegiatan ini. Setiap paket sembako yang disalurkan mencakup beras, minyak goreng, sarden kaleng , gula, mie instan dan kebutuhan yang lainnya – yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan makanan selama beberapa minggu ke depan.

Kegiatan ini membuktikan bahwa ketika kita bersatu, kita bisa menciptakan perubahan positif. Setiap paket sembako yang diterima tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga menyentuh hati dan memberikan semangat bagi mereka yang sedang berjuang.

Masyarakat merasa antusias mendapatkan bantuan logistik dari 234 SC , JHL group dan Yayasan merah putih  .Mereka mengucapkan ribuan terima kasih kepada 234 SC khususnya kepada Ketua  DPW Sumut Octo Simangunsong,S.H , karena ditengah kesulitan dan musibah yang menimpah mereka, masih ada yang perduli dan membantu terhadap penderitaan yang dialami mereka. “Semoga bantuan yang diberikan bisa kami manfaatkan untuk kebutuhan kami di tengah kesulitan dalam musibah bencana banjir ini”, ujar salah seorang masyarakat.

(Tim-Red)

Jakarta –kompas.bsb Pengamat Politik Ekonomi Indonesia, Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi, kembali menyampaikan analisis tajamnya mengenai kondisi ekonomi politik nasional. Ia menjelaskan berbagai skema ekonomi global, termasuk pengaturan jalur perdagangan dan special port, telah membentuk struktur kekuasaan baru yang menempatkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam posisi rentan. Menurutnya, negara harus lebih cermat membaca arah kebijakan global agar tidak terus menjadi objek dalam percaturan geopolitik dunia.

Ia menjelaskan bahwa pengaturan perdagangan internasional yang semakin dikendalikan oleh negara-negara besar telah menciptakan ketimpangan akses logistik, teknologi, dan distribusi. Dalam konteks itu, Indonesia disebut belum memiliki daya tawar cukup kuat. Dr. Noorsy menilai bahwa dominasi korporasi multinasional terhadap rantai suplai global semakin mempersempit ruang negara dalam menetapkan kebijakan ekonomi mandiri.

“Jika negara tidak berdaulat dalam perdagangan, maka kedaulatan di sektor lain akan ikut tergerus,” ujarnya.

Selain persoalan perdagangan, ia menyoroti pelemahan struktural ekonomi nasional yang semakin terlihat dalam tiga dekade terakhir. Deindustrialisasi dini, keterbatasan kemampuan teknologi, serta ketergantungan terhadap investasi asing menjadi kombinasi yang menurutnya berbahaya. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada sektor primer tanpa pondasi industri kuat berpotensi menjebak Indonesia dalam siklus ekonomi rendah. Kondisi ini, lanjutnya, diperparah oleh kebijakan yang tidak berpijak pada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Dr. Noorsy juga menyinggung risiko infiltrasi asing ke berbagai sektor strategis, baik melalui investasi, digitalisasi layanan publik, maupun penetrasi intelijen yang berjalan seiring dengan proyek-proyek ekonomi global. Ia memperingatkan bahwa berkembangnya special port yang dimiliki negara tertentu bisa menjadi pintu masuk kontrol baru terhadap arus barang, data, hingga pengaruh geopolitik. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan nasional, termasuk memperkuat integritas aparat dalam mengawal kedaulatan ekonomi.

Dr. Noorsy menekankan pentingnya aparat negara memahami peta ancaman modern, mulai dari perang ekonomi, perang mata uang, hingga perang data. Ia menyatakan bahwa perubahan dunia bergerak jauh lebih cepat daripada kesiapan kebijakan dalam negeri. Karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengembalikan orientasi negara pada konstitusi dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai arah utama pembangunan.

“Kedaulatan hanya dapat berdiri jika negara memahami musuhnya, membaca peluangnya, dan menguatkan pondasi ekonominya,” pungkasnya.