Pontianak, Kalbar : Kembali masyarakat mempersoalkan proyek jalan milik PUPR Kota Pontianak. Mereka menuding paket enak gila jalan rabat beton Tabrani Ahmad rentan penyimpangan.

” Ini proyek siluman bang. Papan plang tidak ada. Kondisi fisiknya banyak menggunakan campuran batu kong. APK juga nol. Nilainya berapa dan siapa pelaksananya, Jin atau orang, kita tidak tahu, ucap Hlm, warga sekitar.

Saat ini, katanya, pekerjaan sedang dan sudah berjalan sekitar 75 persen. Pengawasannya pun jarang tampak dilokasi. Ini yang menjadi faktor penyebab minimnya mutu pekerjaan.

” Kami berharap Walikota Pontianak memanggil Kabid Bina Marga yang kontrol cuma lewat HP. Tanya sebatasnya mana tugas yang telah dilakukan. Bila perlu terjun kelapangan melihat langsung realisasi pekerjaan termasuk aturan main yang ada, dilaksanakan atau tidak, ” pintanya.

Hlm juga menilai pelaksanaannya tidak mencerminkan unsur kualitas dan kwantitas. Terlalu banyak volume yang dikurangi, sehingga, belum selesai, sudah kelihatan kalau tubuh jalan tidak kokoh dan bakal hancur dalam hitungan 5 bulan kedepan.( 007/ Danil.A )

Kalbar: Proses perekrutan, pergeseran dan penempatan jabatan strategis dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, yang baru saja tertuang di periode Ria Norsan, ditanggapi oleh berbagai kalangan masyarakat.

Kordinator Jaringan Aspirasi Indonesia Kalimantan Barat mengungkapkan, dulu implementasi pemilihan sangat selektif, tidak sembarangan dan ada fase tingkatan yang harus dilalui. Disitu unsur kualitas, kapabilitas maupun indeks prestasi kerja yang pernah dicapai, masuk dalam katagori bentuk penilaian.

Sekarang, katanya, metode akademik tadi, yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap bidang pembangunan, justru tidak dipakai lagi. Mereka cendrung menggunakan sistem kepentingan pribadi, politik, kelompok, saudara, kawan, TIM maupun wujud balas jasa.

” Caranya sudah tidak karuan. Disini, asalkan Bapak senang, enak dan bisa diatur, ya dialah yang menduduki posisi basah, kendati orang tersebut pernah bermasalah, kantor Dinasnya sempat digrebek Polda dan diproses hukum hingga keranah pengadilan.

” Sementara mereka yang punya dedikasi tinggi, kemampuan merumuskan program dan torehan prestasi kerja, malah tersingkir oleh kepentingan tersembunyi yang arahnya ke penguasahan proyek dan lain lain, ” papar fatih Prambanan

Asumsi diatas, lanjutnya, diperkuat oleh steatmen Wagub yang menyatakan bahwa beliau menolak hadir diacara pelantikan, karna tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan jabatan dilingkungan Pemprov Kalimantan Barat.

Kordinator JAPRI Kalbar menegaskan, meskipun itu hak prerogatif Gubernur dan tidak menyalahi Undang-Undang, tetapi paling tidak rasa kebersamaan tersebut harus tertanam, mengingat tugas Wagub juga membantu pekerjaan Gubernur.

” Situasi ini tentu menjadi pertanyaan publik, ada persoalan apa antara Gubernur dan Wakil sehingga muncul miskomunikasi yang mengganggu jalannya pemerintahan maupun pembangunan, ” ucapnya. 007/ Danil.A

Kalbar, Kubu Raya : Lagi-lagi proyek P3-TGAI menjadi perbincangan khalayak ramai. Mereka menuding paket irigasi Desa Tembang Kacang Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya, Milik aspirasi Anggota DPR-RI dari partai gerindra, banyak penyimpangan.

Tidak terpenuhinya aturan main dan protap pelaksanaan, membuat masyarakat setempat cerita keluhan hati. ” Gapoktani Sumber Rejeki cuma penonton setia mas. Pekerjanya orang Rasau, bukan kelompok tani di Desa ini yang handle. Bahkan kita juga sudah cerita sama TPM nya, ” ujar salah satu petani setempat.

Terkait kualitas dan kwantitas, ia menyebut sangat jauh dari cerminan mutu. Panjang, lebar dan tebal tidak sesuai aturan. Kalau mas tidak percaya coba ambil meteran ukur langsung dilokasi, realisasinya diluar spesifikasi tehnis.

Keluhan diatas bisa dibilang wujud protes berat yang harus dijawab oleh Yuliansyah selaku Anggota DPR-RI sekaligus pemilik proyek. Ada benarnya, karna menurut aturan, paket P3-TGAI itu diperuntukan bagi Gapoktani sekitar bukan orang luar.( Tim investigasi )

Kalbar, Mempawah: Praktek ilegal logging di Desa Bukit Batu Sei Kunyit Kabupaten Mempawah, disorot tajam masyarakat mempawah. Mereka menilai pihak APH cuma diam tanpa adanya langkah penegakan hukum.

” Disitu, maling kayu berani terang-terangan, melakukan aktivitas ilegal tanpa pernah merasa takut terhadap polisi maupun TNI setempat. Bahkan mobil truck pengangkut kayu, dengan slow selembenya keluar masuk di areal tersebut , ” ujar warga sekitar.

Ia mengatakan, meskipun alau buncit ngerti jika pekerjaannya jelas melanggar aturan hukum, tetapi pembantaian kayu yang terus menghancurkan lingkungan, tetap saja dilakukannya.

” MYK, yang diduga selaku pemilik sawmil liar, bukannya takut, malah rutin beroperasi hingga hutan gundul. Akibatnya dampak lonsor dan banjir besar berpotensi menghantam daerah tersebut, ” terang warga tadi.

Pengrusakan hutan ini, lanjutnya, bukan cuma merugikan negara dan daerah tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal disitu. Dugaan Pembiaran, menjadi faktor penyebab hancurnya lingkungan.

Berikut sekian aturan yang sengaja dikangkangi demi keuntungan pribadi, kelompok maupun beck kiri kanan. Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999.

UU P3H (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan – UU No. 18 Tahun 2013). Penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan hasil hutan tanpa dokumen legal dapat dikenakan sanksi pidana berat.

Warga meminta Polda Kalbar dan Dinas Kehutanan, turun kelapangan guna membuktikan kebenaran yang ada, agar rasa kepercayaan masyarakat tetap tertanam dalam, tidak curiga dan angkat jempol.( 007/ Danil.A )