PURWOREJO,.Kompas.sbs – Sebelum rencana pembangunan resmi diajukan dan dibahas mendalam, Pemerintah Kabupaten Purworejo memilih membuka ruang dialog lebih awal bersama DPRD. Lewat Rapat Koordinasi yang digelar Rabu (17/6/2026), langkah ini bukan sekadar prosedur administrasi, melainkan cara mengidentifikasi potensi hambatan sekaligus memastikan setiap proyek benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
Pertemuan yang dipimpin Bupati Yuli Hastuti ini menjadi wadah saling mendengar. Dari lima rencana besar yang disampaikan, masing-masing mengandung pertimbangan matang sekaligus catatan penting yang perlu diperhatikan bersama.
Rencana pembangunan Kantor Loka POM misalnya, dinilai akan memperpendek jarak pengawasan keamanan pangan dan obat. Namun keberhasilannya nanti juga bergantung pada ketersediaan akses lokasi dan dukungan sumber daya yang memadai agar layanan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga.
Salah satu topik yang paling banyak mendapat sorotan adalah rencana kehadiran Universitas Negeri Yogyakarta di Purworejo. Pemerintah daerah menegaskan akan mengatur agar program studi yang dibuka tidak bersaing langsung dengan perguruan tinggi swasta yang sudah lebih dulu berkembang. Namun tantangannya tetap ada: bagaimana memastikan kehadiran kampus baru justru mendorong peningkatan kualitas pendidikan daerah secara keseluruhan, bukan sebaliknya.
Untuk proyek Islamic Center Area yang dilengkapi embarkasi haji terpadu, kelebihannya jelas akan menjadi pusat kegiatan keagamaan berskala luas. Namun masyarakat juga menanti kejelasan soal tata kelola fasilitasnya, agar dapat dimanfaatkan secara merata dan tidak hanya berfungsi sebagai bangunan semata.
Sementara itu, penyesuaian lokasi dan luas lahan untuk Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa perencanaan terus disempurnakan. Perpindahan dari kawasan pesisir didasari pertimbangan keselamatan dari risiko bencana dan kebutuhan ruang yang lebih luas. Warga berharap perubahan ini justru membuat akses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu semakin mudah terjangkau.
Terakhir, rencana pembangunan pangkalan radar TNI AU di lahan pesisir selatan mengangkat dua sisi: peran pentingnya untuk pertahanan negara, namun juga menuntut kepastian bahwa pemanfaatan lahan tidak mengganggu mata pencaharian warga sekitar dan tetap menjaga kelestarian lingkungan pantai.
Dengan menyamakan persepsi sejak tahap awal, Pemkab Purworejo ingin menghindari perdebatan berkepanjangan di kemudian hari. Kini, tugas bersama pemerintah dan DPRD adalah memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar membawa manfaat nyata bagi seluruh warga Purworejo.
(SBE)
