Warga Mekar Sari Resah, Jalan dan Akses Terendam Air Akibat Aktivitas PETI
Batang hari, Kompas.sbs.id — Warga Desa Mekar Sari mengaku resah dan tidak nyaman akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga semakin marak di sekitar permukiman. Dampak yang paling dirasakan adalah terendamnya jalan akses utama warga di RT 01 termasuk jalur yang digunakan anak-anak untuk pergi ke sekolah.
Sejumlah warga menyebutkan bahwa kondisi ini sudah berlangsung beberapa waktu terakhir dan semakin parah saat hujan turun. Air bercampur lumpur menggenangi ruas jalan hingga menyulitkan kendaraan melintas dan membahayakan keselamatan pejalan kaki, terutama pelajar.
“Anak-anak jadi susah ke sekolah, kadang harus cari jalan lain yang lebih jauh. Kalau hujan, air naik dan jalannya licin,” ujar salah seorang warga tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Selain merendam akses jalan, aktivitas PETI juga dikhawatirkan berdampak pada lingkungan sekitar. Warga menilai penggalian tanah secara masif telah mengubah aliran air dan memperparah genangan di wilayah permukiman.juga dengan suara mesin dompeng yang bising membuat warga sekitar lokasi merasa tidak nyaman,mengganggu ketenangan.
Ironisnya, hingga saat ini warga menilai belum ada tindakan tegas dari pemerintah setempat. Keluhan masyarakat disebut sudah beberapa kali disampaikan, namun belum membuahkan hasil yang signifikan.
“Kami sudah resah. Seolah tidak ada penindakan, padahal dampaknya jelas kami rasakan setiap hari,” tambah warga lainnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan polsek maro sebo ulu, bersama aparat terkait segera turun tangan untuk menertibkan aktivitas PETI tersebut. Selain merusak lingkungan, keberadaan tambang ilegal dinilai telah mengganggu aktivitas warga dan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Warga juga mendesak adanya solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terus berulang, serta meminta pemulihan kondisi lingkungan dan infrastruktur yang terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah setempat terkait penanganan aktivitas PETI di wilayah tersebut.(Msr)
