KETUM PWDPI: AKSI REFORMASI JILID 2 BERBEDA DENGAN 1998, KINI HADAPI KRISIS MORAL
Kompas.sbs | JAKARTA – Ketua Umum DPP PWDPI yang juga merupakan Aktivis Reformasi 1998, M. Nurullah RS, menegaskan bahwa rencana gerakan Reformasi Jilid 2 tidak akan mengikuti pola yang sama dengan peristiwa tahun 1998.
Hal ini disebabkan kondisi sosial, ekonomi, dan bangsa saat ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan era pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto.
“Reformasi tahun 1998 lahir dari tekanan yang nyata, suara rakyat dibungkam kebebasannya, masyarakat hidup dalam belenggu kemiskinan yang meluas. Bahkan di desa, jumlah warga yang memiliki sepeda motor saja bisa dihitung dengan jari. Hasil bumi dan pertanian dibeli dengan harga sangat murah, sementara upah buruh sangat kecil dan tidak layak untuk hidup,” ungkap Nurullah RS.
Ia menjelaskan bahwa pada masa itu, akar masalahnya adalah krisis moneter, kelangkaan sembako, serta penindasan politik yang membatasi ruang gerak masyarakat. Namun, situasi sekarang telah berubah total, sehingga tantangan yang dihadapi pun berbeda.
“Kalau dulu kita berjuang melawan krisis ekonomi dan pembungkaman demokrasi, saat ini musuh utamanya adalah krisis mental dan akidah bangsa,” tegasnya.
Menurutnya, gejala ini terlihat dari merosotnya nilai kejujuran, maraknya praktik korupsi di berbagai tingkatan, lunturnya rasa tanggung jawab, serta memudarnya moralitas dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Kita sudah tidak lagi berhadapan dengan kelangkaan beras atau harga barang yang melonjak tajam seperti dulu. Masalah utamanya sekarang adalah rusaknya pola pikir: mementingkan diri sendiri di atas kepentingan umum, menganggap kekuasaan sebagai lahan mencari keuntungan pribadi, serta hilangnya rasa malu untuk berbuat curang. Inilah penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar krisis materi,” tambahnya.
Nurullah RS menegaskan bahwa gerakan Reformasi Jilid 2 yang akan diusung sebaiknya lebih menekankan pada pemulihan karakter dan pembenahan sistem nilai, bukan aksi fisik seperti yang terjadi dua dekade silam.
“Reformasi Jilid 2 tidak akan mengulangi cara-cara lama. Lebih baik bergerak membangun kesadaran kolektif, mengembalikan kejujuran sebagai dasar kehidupan, serta memperkuat akidah dan etika di setiap lini pemerintahan, usaha, dan masyarakat. Karena tanpa mental yang bersih dan akidah yang kuat, seberapa pun majunya pembangunan fisik, bangsa ini akan tetap mudah terjerumus dalam lubang yang sama,” pungkasnya.
Dia juga menambahkan, negara saat ini bukan kekurangan orang pintar dan sembako melainkan kurangnya kepedulian para pemimpin kita terhadap bangsa serta nilai-nilai kemanusiaan.
Narasumber: M. Nurullah RS, Ketum DPP PWDPI
