PURWOREJO, KOMPAS.SBS – Ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Menyadari hal itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo memperkuat komitmen bersama lintas sektor untuk mengantisipasi potensi bencana ini sejak dini menjelang puncak musim kemarau.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VIII Jateng serta PT Borneo Indobara menggelar Rapat Koordinasi Siaga Karhutla 2026 di Ruang Arahiwang, Kamis (16/7/2026). Rakor dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Suranto ST SSos MPA, dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD hingga jajaran Forkopimcam se-kabupaten.
Suranto menegaskan pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momen menegaskan peran dan langkah nyata. Sinergi harus berjalan menyeluruh: mulai dari pencegahan, kesiapan, penanganan cepat hingga pemulihan pasca-kejadian.
“Kunci penanganan yang efektif ada pada kecepatan informasi. Oleh karena itu, camat, pemerintah desa, tokoh masyarakat hingga relawan menjadi garda terdepan yang paling penting. Semakin cepat laporan masuk, semakin ringkas dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemetaan wilayah rawan api diperbarui, pemantauan diperketat, kesiapan personel dan peralatan dipastikan prima, serta edukasi kepada masyarakat digencarkan—terutama agar meninggalkan kebiasaan membakar lahan yang berisiko tinggi.
Sependapat, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muhammad Yuniarto menambahkan tujuan utama rakor ini adalah menyatukan langkah agar Purworejo benar-benar siap siaga. Harapannya, risiko dapat ditekan seminimal mungkin, koordinasi berjalan mulus, dan kesadaran masyarakat tumbuh sebagai benteng pertahanan paling kuat di lapangan.
Semua kesepakatan yang dihasilkan diharapkan segera diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, demi menjaga wilayah Purworejo tetap aman, asri, dan terlindungi dari bahaya api.
(SBE)
