KUPANG, KOMPAS.SBS — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) memicu kritik keras dari parlemen daerah.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, mendesak pemerintah pusat dan Pertamina untuk segera mengambil langkah nyata mengatasi krisis energi yang menyulitkan masyarakat ini. Winston menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berlindung di balik penjelasan teknis sementara masyarakat terus menderita akibat kelangkaan ini.
“Ini bukan sekadar soal Pertalite kosong atau antrean panjang di SPBU. Ini menyangkut tanggung jawab negara menjamin akses energi yang terjangkau bagi rakyat. Jangan sampai rakyat terus diminta bersabar, sementara pemerintah hanya sibuk memberikan penjelasan,” tegas Winston pada Sabtu (10/10/2026).
Dampak Penurunan Kuota Nasional 2026
Winston menduga krisis di daerah ini berkaitan erat dengan kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang memangkas kuota Pertalite nasional tahun 2026 sebesar 6,28 persen dibanding tahun lalu. Ia menuntut transparansi mengenai sisa alokasi kuota untuk NTT agar tidak merugikan masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan.
Pihaknya meminta agar pemerintah dan Pertamina tidak melimpahkan kesalahan sepenuhnya kepada maraknya pengecer eceran atau lonjakan pembelian masyarakat. Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen distribusi dan kebijakan alokasi kuota mutlak diperlukan.
Ekonomi Rakyat Kecil Terpukul
Kelangkaan ini berdampak langsung pada pelaku ekonomi akar rumput seperti tukang ojek, petani, nelayan, dan pedagang kecil. Saat stok di SPBU kosong, mereka terpaksa membeli Pertalite eceran dengan harga yang jauh lebih mahal. Lonjakan biaya ini otomatis memicu kenaikan ongkos transportasi dan harga barang pokok, yang pada akhirnya memperberat beban ekonomi keluarga.
Merespons situasi ini, DPRD NTT mendesak Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina untuk membuka data alokasi Pertalite untuk NTT. Jika alokasi saat ini terbukti tidak mencukupi, pemerintah diminta segera melakukan evaluasi dan menambah kuota. Selain itu, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di NTT diimbau untuk aktif mengawasi distribusi di lapangan.
“Pertalite boleh kosong sesaat karena gangguan distribusi. Tetapi tanggung jawab dan keberanian pemerintah tidak boleh ikut kosong. Jangan sampai negara merasa berhasil menghemat anggaran, sementara rakyat justru membayar lebih mahal untuk bertahan hidup,” pungkas Winston.
