Kompas.sbs-Rote Ndao – Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Nyongki Ndolu, memberikan klarifikasi Rabu (15/04/2026) terkait pernyataannya soal sweeping terhadap demonstran yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Nyongki menjelaskan, pernyataan tersebut muncul setelah aksi demonstrasi yang terjadi pada 13 April 2026 di Kantor Bupati Rote Ndao tanpa pemberitahuan resmi kepada pemerintah daerah.
Saat itu mereka datang ingin bertemu Bupati, kata Nyongki.
Ia mengaku telah memfasilitasi permintaan tersebut dengan menyampaikan kepada Bupati. Menurutnya, Bupati bersedia menerima perwakilan demonstran.
Bupati berkenan menerima, tapi hanya 10 orang perwakilan, ujarnya.
Namun, massa disebut menolak dan meminta Bupati turun langsung menemui mereka. Dalam situasi itu, Nyongki mengaku mendapat kata-kata kasar dari sejumlah demonstran.
Ada yang bilang saya pembohong, penipu, bahkan hinaan seperti anjing dan babi, ungkapnya.
Nyongki juga menilai, pihak yang melontarkan kata-kata tersebut diduga bukan berasal dari Rote Ndao.
Ia menegaskan, pernyataan sweeping bukan untuk membatasi aksi unjuk rasa, melainkan sebagai langkah antisipasi.
Ini untuk mencegah potensi konflik sosial dan menjaga ketertiban serta budaya masyarakat Rote, jelasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, selama dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. YH
