BREAKING NEWS: KOMPAS.SBS
KOMPAS.SBS | MINAHASA UTARA – Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si, menegaskan komitmennya untuk melibatkan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026.
Keterlibatan ABPEDNAS diharapkan mampu memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus menjaga situasi tetap aman, kondusif, serta memastikan seluruh tahapan Pilhut berjalan sesuai prinsip demokrasi, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Joune Ganda usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ABPEDNAS Sulawesi Utara Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Rabu (5/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati yang didampingi Kepala BKPSDM Minahasa Utara, Herman Mengko, menyampaikan bahwa Musda ABPEDNAS merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran organisasi sebagai mitra pemerintah dalam mengawal berbagai program pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Menurutnya, ABPEDNAS memiliki jangkauan yang luas hingga ke desa-desa sehingga mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta berbagai program strategis lainnya.
“Keberadaan ABPEDNAS diharapkan dapat menjadi kekuatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah agar seluruh program berjalan efektif, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Joune Ganda.
Bupati juga menilai kehadiran ABPEDNAS memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, terutama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
Ia mengapresiasi dukungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara maupun Kejaksaan Negeri Minahasa Utara yang selama ini turut membangun kolaborasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi modal penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi penyampaian aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi.
Dengan pelibatan ABPEDNAS dalam pengawasan Pilhut 2026, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berharap proses demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung aman, damai, transparan, serta menghasilkan pemimpin desa yang benar-benar memperoleh legitimasi dari masyarakat.*Rand*
