Kalimantan Barat – kembali diguncang sorotan publik terkait carut-marut proyek infrastruktur di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalbar. Satu demi satu persoalan proyek mulai terbuka ke permukaan — mulai dari progres minus, keterlambatan pekerjaan, mutu yang dipertanyakan, hingga dugaan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: ada apa sebenarnya dengan pengawasan proyek di BPJN Kalbar?
Publik menilai persoalan yang terus berulang tidak lagi bisa dianggap sekadar kendala teknis di lapangan. Kuat dugaan terdapat lemahnya sistem pengawasan, bahkan indikasi pembiaran terhadap proyek-proyek bermasalah yang menggunakan uang negara bernilai miliaran rupiah.
Sorotan tajam kini mengarah pada proyek pembangunan Jalan Sp. Balai Karangan – Rasau I senilai Rp45,5 miliar. Proyek tersebut menjadi simbol kegagalan pengawasan karena tetap berjalan meski mengalami deviasi progres minus dan menuai banyak pertanyaan di lapangan.
Masyarakat pun mulai mempertanyakan proses sejak awal proyek tersebut berjalan. Jika kontraktor diduga lemah secara finansial maupun teknis, mengapa bisa memenangkan proyek negara bernilai puluhan miliar?
Jika sejak awal progres pekerjaan bermasalah, mengapa PPK, satker, dan konsultan supervisi terkesan diam tanpa langkah tegas?
Jika benar terdapat dugaan pekerjaan dialihkan kepada pihak lain, siapa yang bermain dan siapa yang melindungi?
Deretan pertanyaan tersebut kini mengarah langsung pada sistem pengawasan internal BPJN Kalbar yang dinilai gagal menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran negara.
KPK RI dan Aparat Penegak Hukum diminta segera turun tangan dan tidak hanya menjadi penonton di tengah dugaan carut-marut proyek infrastruktur tersebut. Audit total dinilai mendesak dilakukan terhadap seluruh proyek bermasalah di bawah BPJN Kalbar, termasuk memeriksa proses tender, kemampuan perusahaan pelaksana, administrasi proyek, aliran anggaran, hingga dugaan kongkalikong antara oknum pejabat proyek dengan kontraktor.
Jika persoalan ini terus dibiarkan, proyek-proyek negara dikhawatirkan berubah menjadi ladang bancakan elite proyek. Sementara masyarakat hanya menerima hasil pembangunan yang bermasalah, jalan cepat rusak, pekerjaan mangkrak, dan janji pembangunan yang tidak pernah benar-benar selesai.
Sorotan publik semakin memanas setelah Tim Investigasi melakukan konfirmasi kepada Team Leader konsultan supervisi berinisial Yan. Alih-alih memberikan klarifikasi profesional, jawaban yang disampaikan melalui WhatsApp justru dinilai publik mencerminkan sikap arogan dan tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap persoalan proyek yang sedang disorot.
Berikut pernyataan yang disampaikan:
“No comment dulu bro sementara nih.”
“Silahkan lah naik-naikkan jak.”
“Asal benar jak.”
Pernyataan tersebut memantik reaksi keras masyarakat karena dinilai mencerminkan sikap pembiaran terhadap persoalan proyek yang menjadi perhatian publik. Padahal konsultan supervisi dibayar menggunakan uang negara untuk melakukan pengawasan teknis di lapangan sebagai perpanjangan tangan PPK dan satker.
Sikap tersebut memperkuat dugaan bahwa pengawasan proyek berjalan lemah dan hanya sebatas formalitas administrasi. Bahkan muncul dugaan adanya pembiaran terhadap berbagai persoalan teknis di lapangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Tim Investigasi juga memperoleh informasi terkait dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan, indikasi pekerjaan lumsum yang rawan manipulasi, hingga lemahnya pengendalian mutu pekerjaan di lapangan.
Karena itu, APH diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian proyek.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti hanya pada kontraktor pelaksana, tetapi juga harus menyentuh satker, PPK, konsultan supervisi, hingga pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Kementerian Pekerjaan Umum juga diminta tidak tutup mata terhadap kondisi tersebut. Evaluasi total terhadap BPJN Kalbar dinilai penting demi menjaga marwah pembangunan infrastruktur nasional yang kini mulai dipertanyakan masyarakat.
Rakyat sudah terlalu lama menunggu pembangunan jalan yang layak. Jangan sampai uang negara habis, tetapi hasil pembangunan justru menyisakan masalah dan dugaan permainan proyek.
Jika Aparat Penegak Hukum tetap diam, maka publik akan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sengaja dilindungi di balik proyek-proyek bermasalah di Kalimantan Barat.
Tim Investigasi
