Kompas.sbs – Kamis 9 Juli 2026 – JAKARTA – Aspirasi masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi terus menguat. Salah seorang warga negara Indonesia, Anas, menyampaikan kecaman keras terhadap praktik korupsi yang dinilai merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, serta mengurangi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Anas, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan bangsa. Dana negara yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, memperkuat infrastruktur, dan mendukung program kesejahteraan rakyat justru berisiko hilang akibat praktik korupsi.
“Sebagai warga negara Indonesia yang taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan, saya mengecam keras setiap praktik korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Siapa pun yang terbukti bersalah melalui proses peradilan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” ujar Anas.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, independen, dan tanpa pandang bulu. Menurutnya, seluruh proses penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Anas berharap upaya pemulihan kerugian negara menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Aset negara yang berhasil dipulihkan melalui mekanisme hukum diharapkan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat, termasuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam membangun budaya antikorupsi melalui pengawasan, pelaporan dugaan penyimpangan sesuai prosedur hukum, serta dukungan terhadap penegakan hukum yang adil dan berintegritas.
Menurut Anas, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari konsistensi penegakan hukum, pemulihan kerugian negara, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, media, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Red/tim
