KOMPAS SBS — TANGERANG, BANTEN — 9 OKTOBER 2026 — Persoalan PKL di kawasan GOR Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, kembali menjadi sorotan. Di tengah proses pemeriksaan terhadap seseorang yang disebut-sebut sebagai koordinator PKL oleh penyidik Polsek Cipondoh, muncul informasi bahwa yang bersangkutan diduga masih beraktivitas di kawasan GOR Gondrong.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana proses pemeriksaan berjalan, bagaimana pengawasannya, dan apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan persoalan yang sedang ditangani aparat?
Sorotan semakin tajam dengan munculnya keluhan mengenai dugaan pungutan terhadap pedagang. Bahkan beredar informasi bahwa sebagian PKL diduga semakin merasakan tekanan terkait pungutan tertentu.
Jika benar terdapat pungutan, publik meminta aparat mengungkap secara terang: siapa yang menarik, berapa nominalnya, atas dasar kewenangan apa, siapa penerimanya, dan untuk kepentingan apa uang tersebut digunakan.
Namun dugaan tersebut harus dibuktikan melalui keterangan pedagang, saksi, bukti pembayaran, komunikasi, maupun alat bukti lainnya. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum proses hukum membuktikannya.
Masyarakat juga mempertanyakan status dan kewenangan koordinator PKL. Jika memang ada pihak yang mengatur pedagang, publik berhak mengetahui apakah koordinasi tersebut resmi atau hanya dilakukan secara informal.
Penertiban PKL pun diminta jangan berhenti pada pedagang. Jika terdapat pihak yang diduga mengatur, menarik pungutan, atau mengambil keuntungan dari aktivitas PKL, maka hal tersebut juga perlu ditelusuri.
Masyarakat meminta perhatian Pemerintah Kota Tangerang, Gubernur Banten, Wali Kota Tangerang, Presiden Prabowo Subianto, serta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar persoalan GOR Gondrong ditangani secara serius sesuai kewenangan masing-masing.
membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Polsek Cipondoh, Pemerintah Kota Tangerang, Kecamatan Cipondoh, Satpol PP, pihak yang disebut sebagai koordinator PKL, serta pihak terkait lainnya. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.
RED David E, SE.
