Masyarakat Miskin Terjerat Karut-Marut Data Desil: Bansos Salah Sasaran, Urus SPM Hingga NIK KTP Terganjal Birokrasi.
Banyuwangi—Kompas.sbs.(06/10/2026)Jeritan dan kekecewaan masyarakat kurang mampu kembali mengemuka di lapangan. Kebijakan pendataan kesejahteraan sosial yang berbasis desil bukannya menjadi penolong, melainkan dinilai kerap menjadi kendala utama bagi warga miskin untuk mendapatkan hak dasar mereka, seperti pengurusan Surat Pernyataan Miskin (SPM) untuk berobat gratis hingga bantuan sosial (bansos).
Fenomena ironis kerap dijumpai di tingkat desa hingga Dinas Sosial. Warga yang secara riil hidup di bawah garis kemiskinan justru masuk dalam Desil tinggi (Desil 6–10), status kelompok masyarakat mampu yang otomatis menggugurkan bantuan pemerintah. Sebaliknya, warga yang tergolong mampu secara ekonomi diduga “diatur” agar masuk ke Desil rendah (Desil 1–3) demi memuluskan akses bantuan sosial.
Terganjal NIK KTP dan Verifikasi PLN yang Dipertanyakan
Di lapangan, penolakan pelayanan sosial sering kali bertopeng kendala administratif seputar nomor NIK KTP dan pencatatan kepemilikan aset.
Salah satu temuan mencolok adalah adanya warga miskin yang secara mendadak terdata memiliki hingga 3 titik kwh meteran listrik (bekengser) di bawah namanya.
Hal ini memicu pertanyaan kritis dari masyarakat: Mengapa pihak PLN dan dinas terkait tidak meninjau langsung ke lapangan sebelum menginput data? Diduga kuat, manipulasi data ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi, yang pada akhirnya mengorbankan warga miskin sebenarnya sehingga mereka gagal mendapatkan verifikasi di Dinas Sosial.
“Rumah dapat bantuan dari desa, tapi saat dicek sistem masuknya Desil 6 sampai 10.
Masyarakat kecil mau berobat pakai SPM saja terasa dipersulit dan diputar-putar dari kantor desa sampai Dinsos. Apakah pelayanan ini sulit atau sengaja dipersulit?” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Desakan Ketegangan untuk Bupati dan Anggota Dewan
Sistem pendataan yang karut-marut ini melahirkan harapan besar agar pimpinan daerah turun tangan secara langsung.
Masyarakat meminta Bupati mengambil tindakan tegas terhadap oknum perangkat desa, pegawai Dinas Sosial, maupun pihak instansi BUMN yang lalai dan diduga bermain mata dalam pendataan.
Tak hanya kepada eksekutif, sorotan tajam juga ditujukan kepada para wakil rakyat di DPRD.
Dengan fasilitas dan gaji besar yang bersumber dari uang rakyat, anggota dewan didesak untuk tidak menutup mata dan segera melakukan fungsi pengawasan secara nyata ke bawah.
Masyarakat berharap adanya evaluasi total terhadap Validasi dan Verifikasi (Valali) data kemiskinan di tingkat bawah, agar bantuan sosial maupun kemudahan layanan kesehatan benar-benar jatuh ke tangan warga yang berhak.(Red.Digo)
Editor:AGUS SALIM
