MANADO – Aktivis Sulawesi Utara, Deddy Loing, kembali menyoroti lambannya respons pelayanan publik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Kepala BPJN Handiyana. Sorotan kali ini menyangkut surat keluhan resmi yang telah dikirim hampir satu bulan lalu, namun hingga kini belum mendapat jawaban apa pun dari layanan publik BPJN Sulut.
“Saya sudah mengirim surat keluhan resmi melalui layanan publik BPJN Sulawesi Utara. Sudah hampir satu bulan, tidak ada jawaban sama sekali. Ini bukan soal saya sebagai aktivis, tetapi soal hak masyarakat untuk mendapat respons atas keluhan yang disampaikan secara resmi,” ujar Deddy Loing, Selasa.
Deddy mengungkapkan bahwa sebelumnya, saat dirinya menyampaikan keluhan langsung, Kepala BPJN Sulut Handiyana secara tegas menyatakan bahwa segala macam surat keluhan masyarakat harus berhubungan langsung dengan layanan publik. Namun, setelah surat tersebut dikirim sesuai arahan, layanan publik yang dimaksud justru tidak memberikan jawaban apa pun hingga saat ini.
“Kepala BPJN bilang semua surat keluhan harus lewat layanan publik. Saya sudah ikuti arahan itu. Tapi sampai sekarang tidak ada respons. Jadi pertanyaannya, apakah layanan publik BPJN Sulut ini benar-benar berfungsi, atau hanya formalitas tanpa fungsi?” tegas Deddy.
Kondisi ini, menurut Deddy, bukanlah kasus tunggal. Ia menilai lambannya respons BPJN Sulut terhadap keluhan masyarakat telah menjadi pola yang berulang. Hal ini diperkuat oleh sejumlah pemberitaan media yang mengekspos persoalan serupa.
Beberapa waktu lalu, LSM KIBAR mengungkap bahwa Kasatker Wilayah II BPJN Sulut, Rismono, tidak merespons kunjungan resmi maupun upaya komunikasi melalui telepon dan WhatsApp, sebuah sikap yang dinilai bertentangan dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Persoalan serupa juga mencuat dalam proyek peningkatan dan perbaikan ruas jalan Pinogaluman–Dumoga, di mana Kepala BPJN Sulut Handiyana bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nixson Sajow dilaporkan bungkam dan enggan memberikan penjelasan kepada publik maupun awak media, meski ditemukan banyak ketidaksesuaian spesifikasi dan kualitas pekerjaan di lapangan.
“Sikap bungkam dan tidak responsif ini sudah berulang. Ketika publik dan pers kesulitan mendapatkan informasi, sementara keluhan surat resmi pun tidak dijawab, ini bukan lagi soal teknis, melainkan soal kepemimpinan yang tidak berpihak pada masyarakat,” tegas Deddy.
Deddy juga menyoroti bahwa Komisi III DPRD Sulawesi Utara pernah menyatakan kekecewaannya karena pihak BPJN Sulut tidak hadir dalam kunjungan lapangan (turlap) di Pinasungkulan, padahal kunjungan tersebut berkaitan langsung dengan BPJN. Selain itu, sejumlah organisasi masyarakat dan aktivis anti-korupsi telah mendesak Menteri Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi dan bahkan mencopot Handiyana dari jabatannya, menyusul berbagai sorotan terhadap kinerjanya.
Deddy Loing menegaskan bahwa lambannya respons terhadap keluhan masyarakat bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cerminan dari lemahnya tata kelola dan keberpihakan institusi terhadap publik. Ia mendesak Menteri Pekerjaan Umum untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala BPJN Sulut Handiyana.
“Surat keluhan masyarakat bukan sampah yang bisa diabaikan. Layanan publik yang tidak merespons sama sekali selama hampir dari sebulan adalah bentuk pengabaian tugas. Saya mendesak Menteri PU untuk turun tangan,” pungkas Deddy.
Deddy Loing menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam memastikan pelayanan publik di Sulawesi Utara benar-benar berpihak pada rakyat.
