ROTE NDAO | KOMPAS.SBS — Keluhan masyarakat tentang sulitnya memperoleh Pertamax dengan harga terjangkau kembali menyoroti tata kelola distribusi BBM di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah jurnalis investigasi Desk Kabupaten Rote Ndao di bawah naungan DPD SMSI Rote Ndao bersama elemen masyarakat mengaku menemukan fakta lapangan yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka.
Sorotan muncul setelah PT Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM di Rote Ndao harus mengikuti ketentuan operasional, administrasi, dan keselamatan.
Pernyataan itu disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi. Namun, sejumlah jurnalis mempertanyakannya karena menilai terdapat ketidaksesuaian antara penjelasan tersebut dan kondisi lapangan.
Mereka menilai pernyataan itu perlu diuji melalui fakta distribusi Pertamax non-subsidi yang dikirim menggunakan kendaraan berdasarkan dokumen pengiriman dari SPBU 56.851.01.
Menurut hasil investigasi, kendaraan pengangkut Pertamax membongkar BBM kepada sejumlah subpenyalur. Mereka mempertanyakan alasan distribusi tersebut, terutama karena beberapa lokasi subpenyalur disebut jauh dari SPBU.
Dari 10 subpenyalur yang diidentifikasi, hanya dua yang disebut berada jauh dan di luar Kecamatan Lobalain. Delapan lainnya berada di Kota Ba’a atau Kecamatan Lobalain, bahkan beberapa berdekatan dengan SPBU Sanggaoen milik PT Piet Mitra Jaya.
Adapun 10 subpenyalur tersebut adalah:
1. Meliana Tanuwijaya, 5 KL, Perkantoran, Lobalain.
2. Faldy Fanggidae, 5 KL, Desa Sanggaoen, Lobalain.
3. Bpk. Roberd J Pena, 5 KL.
4. Frengky Tasugalen, 5 KL, jalur Perkantoran Lobalain.
5. Ronald Nalema’a, 5 KL, berhadapan dengan SPBU Sanggaoen, Lobalain.
6. Jhony, 5 KL, diduga oknum polisi aktif Yanma Polda NTT, Mokdale, Lobalain.
7. Bpk. Johanis Pelokila, 5 KL, diduga oknum polisi aktif Polres Rote Ndao, Rote Tengah.
8. Bpk. Ardy Kiah, 5 KL, Lobalain, disebut dekat SPBU Metina.
9. Bpk. Jermi Suwongto, 5 KL, Lobalain.
10. Jermi Yanto Kiki, 5 KL, Batutua, Rote Barat Daya.
Para jurnalis juga menyoroti nama yang disebut sebagai ASN dan anggota Polri aktif. Namun, status, kapasitas, dan keterlibatan mereka masih perlu dikonfirmasi kepada pihak bersangkutan.
Mereka mempertanyakan apakah distribusi tersebut mengacu pada Surat Edaran atau kebijakan Bupati Rote Ndao. Menurut mereka, pola pelayanan di lapangan perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa distribusi BBM hanya berputar di wilayah tertentu.
Jika penyaluran mengacu pada kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaannya harus transparan, termasuk tujuan pengiriman, lokasi pembongkaran, volume BBM, dan dasar administrasinya.
Mereka juga mempersoalkan kondisi ketika pasokan BBM disebut belum tersedia di SPBU Sanggaoen, tetapi pelayanan kepada subpenyalur di Kota Ba’a tetap berlangsung. Salah satu subpenyalur bahkan disebut berhadapan langsung dengan SPBU tersebut.
Menurut para jurnalis, kondisi itu perlu dijelaskan Pertamina, SPBU, transporter, dan subpenyalur.
Persoalan tersebut dinilai penting karena masyarakat Rote Ndao menghadapi kelangkaan dan harga Pertamax yang mahal.
Para jurnalis menduga pola distribusi itu berkaitan dengan ketersediaan Pertamax non-subsidi di Lobalain. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan penjelasan seluruh pihak terkait.
Mereka meminta PT Pertamina Patra Niaga membuka mekanisme distribusi Pertamax ke Rote Ndao, termasuk dokumen pengiriman, tujuan, volume, lokasi pembongkaran, dan dasar penunjukan subpenyalur.
Mereka juga meminta SPBU Sanggaoen menjelaskan alur penerimaan dan penyaluran BBM, termasuk alasan pengiriman kepada subpenyalur yang berdekatan dengan SPBU.
Para jurnalis menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Semua pihak yang disebut tetap memiliki hak memberikan klarifikasi.
Hingga berita ini ditulis, dugaan ketidaksesuaian distribusi, keterlibatan oknum, dan penyebab kelangkaan Pertamax masih berupa klaim serta temuan para jurnalis dan elemen masyarakat. Kebenarannya memerlukan konfirmasi dan verifikasi dari Pertamina, pengelola SPBU, transporter, subpenyalur, serta pihak terkait.
Sorotan ini mengarah pada pertanyaan masyarakat: ke mana aliran Pertamax yang masuk ke Rote Ndao, siapa penerima akhirnya, dan apakah distribusinya sesuai ketentuan?
Pertanyaan itu membutuhkan jawaban berbasis data dan dokumen agar masyarakat dapat melihat secara transparan proses distribusi BBM hingga sampai kepada konsumen.
