KOMPAS.SBS — JAKARTA BARAT — 12 September 2026 — Dugaan ketidaksesuaian dokumen pendidikan yang disebut berkaitan dengan seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) salah satu Yayasan Islam di wilayah Tambora, Jakarta Barat, mulai menjadi perhatian publik. Persoalan ini bukan sekadar mengenai selembar dokumen yang disebut sebagai ijazah, tetapi menyangkut asal-usul dokumen, identitas pemilik, lembaga pendidikan yang disebut menerbitkannya, tahun penerbitan, serta jejak administrasi yang seharusnya dapat diverifikasi. 12 September 2026
Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber, redaksi melakukan konfirmasi melalui WhatsApp. Salah satu narasumber meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan dan privasi. Redaksi menghormati permintaan tersebut. Namun, keterangan narasumber tetap ditempatkan sebagai bahan penelusuran dan tidak dijadikan kesimpulan sebelum dilakukan verifikasi silang.
Penelusuran redaksi kini mengerucut pada tiga pertanyaan utama: siapa pemilik ijazah tersebut, dari sekolah atau lembaga pendidikan mana diterbitkan, dan pada tahun berapa dokumen itu diterbitkan,
Ketiga pertanyaan tersebut penting karena apabila sebuah ijazah benar diterbitkan secara resmi, seharusnya terdapat jejak administrasi yang dapat ditelusuri sesuai sistem pencatatan pendidikan pada masanya.
Dari keterangan yang diperoleh redaksi, dokumen yang dipersoalkan disebut belum ditemukan atau belum tercatat dalam data pendidikan yang berhasil dikonfirmasi. Bahkan terdapat informasi bahwa dokumen tersebut disebut belum ditemukan dalam catatan lembaga pendidikan yang diklaim sebagai penerbitnya.
Namun, redaksi menegaskan bahwa informasi tersebut belum merupakan vonis bahwa ijazah tersebut palsu. Keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses penelusuran dan wajib diuji melalui dokumen serta konfirmasi resmi.
Untuk memastikan kebenarannya, redaksi akan menelusuri dokumen asli, nomor ijazah, nama lembaga penerbit, tahun penerbitan, arsip kelulusan, data peserta didik, buku induk sekolah, serta dokumen administrasi lainnya.
Pertanyaan berikutnya menjadi semakin penting: jika ijazah tersebut benar diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu, di mana jejak administrasinya.
Publik berhak memperoleh penjelasan yang dapat diverifikasi. Jika dokumen tersebut sah, pihak Sekjen maupun yayasan tentu memiliki kesempatan untuk menunjukkan bukti administrasi dan memberikan klarifikasi. Jika terdapat kekeliruan informasi, redaksi juga membuka ruang hak jawab secara proporsional.
Sebaliknya, apabila dalam penelusuran lanjutan ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dengan arsip resmi lembaga pendidikan, persoalan tersebut patut ditindaklanjuti melalui mekanisme dan kewenangan pihak yang berkompeten.
Redaksi menegaskan, pemberitaan ini tidak memvonis dan tidak menyimpulkan bahwa ijazah tersebut palsu. Fokus penelusuran adalah dokumen, data, serta jejak administrasinya.
Siapa pemiliknya? Dari sekolah mana? Tahun berapa diterbitkan? Di mana arsipnya,
Empat pertanyaan tersebut kini menjadi bagian penting dari penelusuran redaksi. Jawabannya diharapkan bukan sekadar pernyataan, melainkan data dan dokumen yang dapat diverifikasi.
Redaksi akan terus melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan memberikan ruang yang sama kepada pihak Sekjen maupun yayasan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Tidak ada vonis sebelum verifikasi. Tidak ada tuduhan tanpa dasar. Namun setiap dokumen yang dipertanyakan publik tetap harus diuji melalui fakta, data, dan arsip yang dapat dipertanggung jawabkan.
Red /Tim
