ROTE NDAO | KOMPAS.SBS — Kepulangan jenazah Wili Mbuik, SP, asal Rote Ndao yang bekerja sebagai ASN di Papua Pegunungan, tewas dalam insiden penembakan yang menyisakan duka sekaligus tuntutan keras kepada negara. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD mendesak aparat penegak hukum mengungkap secara terang kronologi kejadian dan pihak yang bertanggung jawab.
Desakan itu disampaikan Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH, dan Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Denison Moy saat menyambut kedatangan jenazah Wili di kampung halamannya, Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Jumat (11/09/2026).
Wili diketahui merupakan ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ia berada di wilayah tersebut untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Paulus Henuk menilai kematian Wili menjadi perhatian serius, terutama karena korban merupakan aparatur negara yang sedang menjalankan tugas pelayanan publik.
“Saya mengutuk keras tindakan ini karena telah mencabut nyawa orang,” kata Paulus.
Paulus meminta aparat penegak hukum bersama TNI-Polri melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Menurut dia, kronologi peristiwa dan pihak yang bertanggung jawab harus dapat dijelaskan berdasarkan hasil penyelidikan resmi.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi yang simpang siur. Kita membutuhkan kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Paulus.
Ia menegaskan keselamatan masyarakat sipil, termasuk ASN yang bertugas di daerah dengan tingkat kerawanan keamanan tinggi, harus menjadi perhatian negara.
Menurut Paulus, pemerintah tidak cukup hanya memberikan perhatian setelah terjadi korban jiwa. Upaya pencegahan dan perlindungan bagi warga negara yang bekerja di wilayah rawan juga harus diperkuat.
Jenazah Wili Mbuik tiba di Rote Ndao pada Jumat dan diterima pemerintah daerah, DPRD, serta unsur Forkopimda di Pelabuhan Pantai Baru sebelum dibawa ke kampung halamannya.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, kata Paulus, akan memberikan perhatian terhadap proses pemakaman, Perhatian serupa juga diberikan kepada warga Rote Ndao lainnya yang masih bekerja dan menetap di Papua, khususnya ASN yang bertugas di wilayah yang dinilai rawan.
“Saya dengan tangan terbuka akan panggil pulang,” ujar Paulus.
Ia mengatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat apabila diperlukan kebijakan khusus untuk memberikan perlindungan kepada ASN asal Rote Ndao yang ingin kembali ke daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Denison Moy menilai kasus tersebut tidak boleh berhenti pada penyampaian belasungkawa kepada keluarga korban.
Menurut Denison, pemerintah perlu memberikan penjelasan resmi mengenai peristiwa yang menyebabkan Wili meninggal dunia.
“Kita mengutuk keras tindakan yang tidak manusiawi terhadap saudara kita. Dia bukan pemberontak, melainkan ASN yang berada di sana untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Denison.
DPRD Rote Ndao meminta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyampaikan kronologi kejadian secara resmi kepada keluarga korban, pemerintah daerah, dan DPRD.
Denison mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa perwakilan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan datang ke Rote Ndao untuk memberikan penjelasan terkait peristiwa tersebut.
Bagi DPRD Rote Ndao, kejelasan mengenai kasus Wili bukan hanya menyangkut keluarga korban, tetapi juga menyangkut rasa aman warga Rote Ndao lainnya yang masih berada di Papua.
“Ini merupakan tanggung jawab negara. Negara tidak boleh hanya menyampaikan belasungkawa setelah korban meninggal, tetapi harus mengambil langkah nyata agar peristiwa seperti ini tidak kembali terjadi,” tegas Denison.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut, termasuk proses pemakaman, pemenuhan hak keluarga korban, serta upaya perlindungan bagi warga Rote Ndao yang masih berada di Papua.
