Editorial Redaksi
Selama bertahun-tahun, perdebatan mengenai Gunung Botak, Kabupaten Buru, hampir selalu berputar pada hal yang sama: siapa yang menambang, siapa yang menguasai lahan, siapa yang mendapat izin, dan siapa yang harus ditindak.
Namun di tengah perdebatan yang tak kunjung selesai itu, ada satu persoalan yang sering luput dari perhatian, yakni pengolahan emas yang berlangsung tanpa tata kelola yang memadai.
Faktanya, ancaman terbesar terhadap lingkungan Pulau Buru bukan hanya berasal dari aktivitas penggalian tanah, melainkan dari proses pengolahan emas yang tersebar di berbagai lokasi tanpa sistem pengendalian limbah yang jelas. Tromol, tong, rendaman, hingga aktivitas pembakaran yang melibatkan bahan berbahaya selama ini tumbuh mengikuti logika ekonomi, bukan logika perlindungan lingkungan.
Karena itu, gagasan yang disampaikan Dr. Abraham Tulalessy mengenai pembangunan kawasan pengolahan emas terpadu sesungguhnya bukan ide baru. Gagasan itu sudah lahir sejak lebih dari satu dekade lalu. Ironisnya, ketika ancaman pencemaran semakin nyata, usulan tersebut justru belum juga diwujudkan.
Padahal logikanya sederhana. Jika seluruh aktivitas pengolahan emas ditempatkan dalam satu kawasan yang dirancang khusus, maka pengawasan menjadi lebih mudah, pengelolaan limbah lebih terukur, dan risiko pencemaran dapat dikendalikan. Sebaliknya, ketika aktivitas pengolahan tersebar di sungai, kebun, pemukiman, bahkan dekat kawasan pertanian, maka pemerintah sesungguhnya sedang menghadapi ratusan bahkan ribuan titik potensi pencemaran yang sulit diawasi secara efektif.
Persoalan ini tidak boleh lagi dilihat semata-mata sebagai urusan tambang. Yang dipertaruhkan adalah masa depan lingkungan dan ketahanan pangan Pulau Buru.
Dataran Waeapo yang selama ini menjadi lumbung beras Maluku tidak boleh dibiarkan hidup di bawah bayang-bayang ancaman pencemaran. Petani yang setiap hari bekerja di sawah tidak boleh menjadi korban dari aktivitas yang tidak mereka lakukan. Jangan sampai suatu hari muncul keraguan pasar terhadap beras dan sayuran asal Buru hanya karena negara gagal menata aktivitas pengolahan emas yang sudah lama menjadi sumber kekhawatiran publik.
Di titik inilah rencana pengelolaan tailing Kali Anhoni yang melibatkan PT Global Emas Bupolo (GEB) dan Universitas Pattimura perlu dilihat secara objektif. Terlepas dari berbagai perdebatan yang menyertainya, setidaknya ada pihak yang bersedia mengeluarkan investasi besar dan ada institusi akademik yang siap melakukan kajian ilmiah.
Selama ini banyak pihak berbicara mengenai bahaya pencemaran, tetapi sangat sedikit yang menawarkan solusi konkret. Padahal persoalan tailing dan limbah pengolahan tidak akan selesai hanya dengan pernyataan, seminar, atau saling menyalahkan. Persoalan itu membutuhkan sistem, teknologi, investasi, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Tentu pembangunan kawasan pengolahan emas terpadu bukan cek kosong bagi siapa pun. Transparansi, pengawasan publik, kajian ilmiah yang independen, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pemilik lahan harus menjadi syarat utama.
Namun menolak gagasan penataan tanpa menawarkan alternatif yang lebih baik juga bukan jalan keluar.
Gunung Botak sudah terlalu lama menjadi simbol konflik antara ekonomi dan lingkungan. Sudah terlalu lama pemerintah sibuk memadamkan persoalan di permukaan tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Padahal salah satu akar persoalan itu berada pada sistem pengolahan yang tidak tertata.
Karena itu, momentum penataan Gunung Botak di era sekarang tidak boleh disia-siakan. Jika kawasan pengolahan emas terpadu benar-benar dapat diwujudkan dengan standar lingkungan yang ketat, pengawasan yang kuat, dan dukungan kajian ilmiah yang kredibel, maka
Kabupaten Buru memiliki kesempatan untuk mengubah wajah pertambangan rakyat dari sumber masalah menjadi aktivitas yang lebih terkendali.
Pilihan yang dihadapi hari ini sebenarnya sederhana: terus membiarkan pengolahan emas menyebar tanpa kendali dan menanggung risiko pencemaran yang semakin besar, atau mulai membangun sistem yang lebih tertata demi melindungi lingkungan, pertanian, dan masa depan generasi Buru.
Sejarah akan mencatat siapa yang memilih bertindak, dan siapa yang memilih membiarkan masalah terus tumbuh hingga menjadi bencana.
