Kalbar, Sanggau : Kendati berulang kali masyarakat teriak bahkan media rutin membeberkan persoalan proyek Jalan SP. Balai Karangan-Rasau 1, toh APH, Kementerian PUPR dan BPJN Kalbar selaku pengelola paket, tetap saja bungkam tidak peduli dengan keluhan itu.
” Keluhan ini sudah terlalu sering kita lontarkan, terutama soal terlambat, minim progres hingga pengalihan pekerjaan, namun Kabalai, Candra, S.P, yang selalu menolak jika diminta konfirmasi, belum pernah memberikan penjelasan apapun kepublik, ” ujar warga Kabupaten Sanggau.
Kami, katanya, tidak menuduh hanya sedikit curiga adanya dugaan rantai fee yang cukup besar sehingga membuat paket segede Rp. 45 Miliar itu jauh dari cerminan kualitas dan kwantitas serta harapan masyarakat luas.
” Dugaan kearah kolusi maupun korupsi antara pelaksana dan pengelola itu tetap ada, mengingat duit proyeknya jumbo. Cuma butuh penyelidikan yang riil, kepiawaian APH serta kejelian BPK untuk membuktikan kebenaran dibalik retorika tersebut, ” tekannya.
Bentuk kejadian seperti ini, tambah masyarakat lainnya, bukan baru sekarang tetapi sering banget. Nah karna paket kenyang ramai tersebut dibiayai pakai celengan rakyat, mestinya Kejati, Polda Kalbar, Kejagung maupun Kementerian PUPR langsung bergerak, jangan cuma terima laporan bagus sementara yang penyimpangan ditutupi.
” Kalaupun paparan diatas wujudnya baru sebatas dugaan, paling tidak tupoksi mereka di pemerintahan bisa dilihat oleh mata umum. Jalankan tugas tersebut setelah mendengar informasi ini, ” pinta Kordinator Jaringan Aspirasi Kalbar.(007/Danil.A)
