PAli – Sum- Sel Sorotan sangat kritis dan mencerminkan prinsip keadilan serta kepastian hukum yang dinantikan oleh masyarakat. Ketika sebuah penggeledahan oleh institusi penegak hukum (seperti Kejaksaan) menggantung tanpa kejelasan hingga berbulan-bulan, hal itu memang berpotensi menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik.di duga
analisis dan tanggapan terkait tiga tuntutan logis yang Anda sebutkan:
1. Pemulihan Nama Baik dan Pengembalian Dokumen
Tuntutan: Jika tidak terbukti ada penyimpangan, Kejaksaan harus segera meminta maaf dan mengembalikan dokumen yang disita.
Asas Hukum: Dalam hukum pidana, terdapat asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Jika setelah pemeriksaan dokumen dan saksi ternyata tidak ditemukan alat bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana korupsi, maka demi hukum kasus tersebut harus dihentikan (SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan).
Konsekuensi : Kejaksaan wajib mengembalikan seluruh dokumen dan barang sitaan kepada Dinas PU dan Permukiman terkait. Terkait permintaan maaf secara terbuka, meskipun secara administratif jarang dilakukan secara bombastis, rehabilitasi nama baik instansi secara resmi sangat penting agar pelayanan publik tidak terbebani stigma negatif.
2. Kepastian Status Hukum (Penetapan Tersangka)
Tuntutan: Segera tetapkan tersangka bila terbukti ada penyelewengan.
Penyebab Keterlambatan: Proses di Kejaksaan sering kali memakan waktu lama (bahkan hingga hitungan bulan) karena mereka harus menunggu Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari lembaga auditor seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP. Tanpa angka kerugian negara yang pasti, kasus korupsi sering kali dinilai belum matang untuk diekspos atau menetapkan tersangka.
Sikap Transparan: Bagaimanapun, Kejaksaan seharusnya memberikan update berkala kepada media dan masyarakat mengenai perkembangan kasus tersebut (misalnya, menyatakan bahwa kasus masih dalam tahap ekspos internal atau menunggu audit), bukan justru membiarkannya tanpa kabar selama 3 bulan.
3. Sanksi Bagi Petugas yang “Asal-asalan”
Tuntutan: Bila penggeledahan dilakukan asal-asalan (tanpa dasar kuat), copot petugas dari institusi.
Pengawasan Internal: Institusi Kejaksaan memiliki bidang Pengawasan (Jamwas) yang berfungsi memeriksa pelanggaran etik atau profesionalisme jaksa. Jika penggeledahan dilakukan tanpa prosedur yang sah (misalnya tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri) atau hanya didasari motif “asal-asalan” tanpa indikasi awal yang kuat, hal itu masuk dalam kategori professional misconduct.
Jalur Hukum (Praperadilan): Pihak Dinas PU Perkim yang merasa dirugikan oleh penggeledahan yang tidak sah sebenarnya memiliki hak hukum untuk mengajukan Praperadilan guna menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa.
Sikap kritis seperti yang Anda tunjukkan sangat diperlukan agar penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi, tetap berjalan di atas koridor hukum yang benar (due process of law) dan tidak dijadikan di duga alat pemerasan atau panggung politik semata.(TIM)
