Prof Sutan Nasomal: Indonesia Harus Adopsi Hukuman China untuk Koruptor, Beri Efek Jera & Peringatan Keras
Kompas.sbs | JAKARTA – Sejak dahulu ada peribahasa “tuntutlah ilmu sampai ke negeri China”. Peribahasa itu dinilai masih relevan dan perlu diwujudkan.
Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH, Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, mendesak Yth Bapak Haji Prabowo Subianto segera mewujudkan sanksi tegas bagi pelaku korupsi di Indonesia.
“Program unggulan negara China yang perlu diadopsi copy-paste Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Bila diberlakukan akan menimbulkan efek jera. Sanksi di negara China berupa vonis mati, bukan lainnya. Itu pasti manjur, obat paten untuk kasus korupsi. Pelaku di masa datang bukan hanya berkurang, bahkan mungkin tidak akan ada. Tentu dengan klasifikasi angka kerugian negara, perlu dibuat UU baru,” ujarnya saat menjawab pertanyaan pimpinan redaksi media cetak dan online di Kantor Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cilangkap, Jakarta, 4/6/2026 via telepon seluler.
1. Pengawasan Lemah Buka “Lorong Tikus” Korupsi
Prof Sutan menyoroti posisi jabatan penting seperti BGN yang lemah pengawasan, sehingga menciptakan lorong-lorong baru bagi “tikus-tikus” korupsi menikmati fasilitas negara.
“Itulah FAKTA dalam semua alur lembaga di bawah naungan negara. Lemah pengawasan dan dibiarkan tikus-tikus membuat permainan di lorong-lorong untuk memperkaya diri. Dari atas sampai bawahan seirama dan saling menindas. Kalau tidak seirama maka digeser,” tegasnya.
2. Kunci Sukses China: APH Kuat & Rekening Terbuka
China berhasil karena APH khusus punya kemampuan besar membongkar permainan catur koruptor dan tidak bisa diintimidasi. Setiap rekening gendut bisa dibuka penegak hukum dan ditelusuri. Pengawasan lapangan juga ketat, praktik suap cepat terjerat hukum.
“Mengapa negara China bisa berhasil memberantas korupsi? Karena APH-nya khusus dan memiliki kemampuan besar. Maka tikus-tikus di alur korupsi dapat lawan serius dan terjerat hukum dengan cepat,” jelasnya.
3. Kritik Penegakan Hukum Indonesia
Menurut Prof Sutan, penegakan hukum di Indonesia lemah karena banyak intervensi oknum pejabat. “Persoalan korupsi tidak akan selesai bila sayap kanan negara saja kuat, tapi sayap kiri malah bermain kotor menggunakan jabatan membentuk jaringan tikus dan membuka ruang korupsi,” ungkapnya.
Ia menyebut bukan hoaks, banyak oknum intervensi APH menutupi lorong tikus. “Padahal kalau rekening mencurigakan milik oknum pejabat dibuka, pasti bikin tercengang. Mengapa rekening gendut tidak dibongkar? Karena berlapis-lapis yang menutupinya,” pungkasnya.
Penutup
Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH meminta Indonesia belajar dari China memberantas korupsi dari akar sampai pucuk. “Tidak ada ruang aman bagi koruptor,” tegasnya.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal SH., MH., Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia
