*
Kompas SBS, Subang –
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dobrak Subang mempertanyakan pelaksanaan Program MBG kabupaten Subang, khusus di kecamatan Cikaum, sorotan muncul,dugaan tidak sesuai komposisi anggaran dalam implementasi program bersumber dari APBN tersebut.
LSM Dobrak Subang menilai ada persoalan serius dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan menu MBG.
Berdasarkan informasi yang viral di media online diduga menu MBG yang di bagikan di dusun 07,Desa Mekarsari, tersebut pada jumat 29 Mei 2026,ini jelas ada kejanggalan.”Jika tidak segera dievaluasi, kualitas asupan gizi bagi penerima manfaat.
Tata kelola program. Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap terbaik dirancang oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang secara resmi dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83Tahun 2024 dan mulai beroperasi intensif pada awal 2025 sistem ini mengedepankan pendekatan terpusat pada kebijaksanaan, namun terdesentralisasi pada operasi (dapur Umum) untuk menjamin keamanan pangan dan efisiensi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran program MBG disebut mencapai Rp. 15.000.per porsi. Dari total tersebut, sekitar Rp.5, 000 dialokasikan untuk operasional, sedangkan anggaran belanja menu berada pada kisaran, Rp 10.000 per porsi ujarnya.
Dedy berharap satgas MBG untuk mengawal, mendampingi, dan memantau pelaksanaan program agar berjalan akuntabel, efektif, dan tepat sasaran,
Kejadian yang beredar di Kecamatan Cikaum salah satu dan mungkin masih banyak yang lainnya,satgas MBG harus terjun kelapangan berkoordinasi langsung dengan dapur SPPG yang ada di kabupaten Subang, agar
Satuan pelayanan pemulihan gizi (SPPG) dan dapur sudah mematuhi standar operasional sesuai prosedur (SOP)kata Dedy.
Dedy menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial guna memastikan program peningkatan gizi benar -benar tepat sasaran serta tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
Pada prinsipnya, LSM Dobrak menyatakan mendukung program peningkatan gizi masyarakat, namun menekankan pentingnya profesional dan kepatuhan terhadap regulasi pungkasnya.
Reporter Kompas SBS.
D.Jekiw.
