Investigasi Aliansi Pers Temukan Sejumlah Risiko Serius Pembangunan Huntara Korban Banjir di Aceh Utara
MEDIAKOMPAS.SBS.-WILAYAH ACEH
KOMPAS.SBS.-NEWS || ACEH UTARA — Tim Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon menemukan sejumlah persoalan krusial terkait aspek teknis, keselamatan, dan tata kelola dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Gampong Matang Bayu, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara.
Temuan tersebut diperoleh melalui investigasi lapangan yang dilakukan pada Senin, 9 Februari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB, di lokasi pembangunan huntara yang saat ini tengah berlangsung.
Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi, diketahui sebanyak 10 unit huntara atau setara dua kopel sedang dibangun oleh pelaksana teknis CV Hana. Proyek tersebut mulai dikerjakan pada awal Februari 2026 dengan nilai anggaran Rp85 juta untuk lima unit atau satu kopel.
Ketua Aliansi Pers, Masri, menjelaskan bahwa spesifikasi bangunan huntara meliputi luas bilik utama berukuran 4,8 meter x 3,6 meter, serta fasilitas kamar mandi/WC berukuran 120 cm x 120 cm. Hingga investigasi dilakukan, progres fisik pembangunan diperkirakan baru mencapai 30 hingga 40 persen.
Namun demikian, dari hasil pengamatan langsung di lapangan, tim menemukan sejumlah potensi risiko yang dinilai serius dan perlu segera mendapat perhatian.
Salah satu temuan utama adalah penempatan lokasi huntara yang dinilai tidak mempertimbangkan aspek keselamatan dan tata ruang. Bangunan huntara berdiri hanya sekitar tiga meter dari badan jalan nasional, sehingga berpotensi tinggi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas bagi penghuni, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Selain itu, bangunan huntara juga berada tepat di bawah jaringan listrik milik PLN tanpa adanya pelindung atau pengamanan tambahan. Kondisi ini dinilai berbahaya dan berisiko terhadap keselamatan jiwa penghuni, terutama dalam situasi cuaca ekstrem.
Tim investigasi juga mencatat adanya potensi longsor, mengingat timbunan tanah di lokasi pembangunan tidak melalui proses pemadatan yang memadai sesuai standar teknis konstruksi.
“Lokasi pembangunan huntara ini sangat berisiko terhadap keselamatan warga yang akan menempatinya. Aspek keamanan dan kelayakan seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana,” tegas Masri.
Sementara itu, Geuchik Gampong Matang Bayu, Basyaruddin, menyampaikan bahwa jumlah warga terdampak banjir dengan kategori rumah rusak berat mencapai 21 kepala keluarga (KK).
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada petugas terkait yang datang secara langsung untuk melakukan pendataan preferensi korban, apakah memilih tinggal di huntara komunal atau pembangunan huntara insitu di lokasi rumah masing-masing.
Menurut Basyaruddin, mayoritas korban banjir lebih memilih pembangunan huntara di lokasi rumah mereka sendiri. Hingga saat ini, hanya dua kepala keluarga yang menyatakan bersedia menempati huntara komunal setelah selesai dibangun.
Sementara warga lainnya memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau membangun hunian darurat secara mandiri di lokasi terdampak.
Aliansi Pers menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses pembangunan huntara agar selaras dengan kebutuhan riil korban, memenuhi standar teknis bangunan, serta mengutamakan aspek keselamatan dan kelayakan huni.
Pembangunan hunian pascabencana, menurut tim, tidak boleh semata-mata mengejar realisasi fisik, tetapi harus memastikan bahwa hunian yang dibangun benar-benar aman, manusiawi, dan bermartabat bagi masyarakat terdampak bencana.
~Reporter Perss Kompas.sbs.-Aceh -Novi Karno
~Sumber -Aliansi Pers Aceh
~RedaksiNasional-KOMPAS.SBS.
