Oleh Dr. I Ketut Suar Adnyana,M.Hum.
Akademisi Universitas Dwijendra
KOMPAS.SBS # Denpasar – Bali || Bali selama ini dikenal sebagai destinasi wisata internasional dengan citra eksotis, spiritual, dan kaya budaya.
Pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian daerah, berkontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan asli daerah.
Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini menjadikan pariwisata bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan kekuatan dominan yang membentuk arah pembangunan, tata ruang, dan praktik sosial masyarakat Bali.
Di balik kontribusinya, intensifikasi pariwisata memunculkan berbagai persoalan struktural dan kultural.
Pertumbuhan yang berorientasi pada kuantitas wisatawan memicu tekanan lingkungan seperti pencemaran pantai, peningkatan sampah, kemacetan, krisis air bersih, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata.
Sistem ekologis tradisional seperti subak turut terancam, bukan hanya sebagai sistem irigasi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang mencerminkan harmoni manusia dan alam.
Kondisi ini memunculkan sentimen bahwa pariwisata telah melampaui daya dukung lingkungan dan mengabaikan keadilan ekologis.
Dalam ranah sosial dan budaya, sentimen negatif muncul akibat perilaku wisatawan yang dianggap melanggar norma lokal, khususnya di ruang-ruang sakral.
Selain itu, komersialisasi ritual dan simbol budaya memperlihatkan pergeseran dari makna sakral menuju komoditas hiburan.
Praktik budaya yang direduksi menjadi atraksi wisata menimbulkan kekhawatiran atas hilangnya kedalaman filosofis dan spiritualitas Bali.
Budaya dipresentasikan secara stereotipikal demi kepentingan pasar, sehingga masyarakat merasa kehilangan otoritas dalam mendefinisikan identitasnya sendiri.
Sentimen ekonomi juga menguat seiring persepsi ketimpangan distribusi manfaat pariwisata.
Keuntungan industri sering kali dinilai lebih banyak dinikmati investor besar dan pihak asing, sementara masyarakat lokal berada pada posisi rentan dengan upah rendah dan kenaikan biaya hidup.
Harga tanah dan kebutuhan pokok meningkat, menyebabkan marginalisasi ekonomi dan berkurangnya akses masyarakat terhadap ruang hidupnya.
Dalam wacana publik, muncul narasi tentang “Bali dijual” dan warga yang menjadi penonton di tanah sendiri.
Lebih jauh, sentimen identitas dan resistensi berkembang sebagai bentuk respons terhadap dominasi logika pariwisata global.
Ungkapan seperti “Bali bukan sekadar destinasi” menegaskan bahwa Bali adalah ruang hidup dan identitas, bukan semata objek konsumsi.
Sentimen ini mencerminkan upaya masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan ruang, budaya, dan masa depan mereka dari homogenisasi dan eksploitasi.
Media sosial berperan penting sebagai ruang produksi dan sirkulasi sentimen negatif. Platform digital memungkinkan masyarakat lokal, wisatawan, dan aktivis menyuarakan kritik secara langsung melalui narasi emosional, sarkastik, dan politis.
Media sosial menjadi arena pertarungan wacana antara citra ideal Bali yang dipromosikan industri dan realitas dampak sosial-lingkungan yang dirasakan masyarakat.
Melalui tagar, komentar, dan unggahan visual, sentimen berkembang menjadi kesadaran kolektif yang memiliki daya tekan sosial.
Sentimen negatif ini berdampak pada konstruksi citra Bali di tingkat global. Jika tidak dikelola secara bijak, citra harmonis Bali dapat bergeser menjadi destinasi yang sarat konflik dan krisis lingkungan.
Namun, sentimen negatif tidak selalu menjadi ancaman. Ia dapat berfungsi sebagai alarm sosial yang menandai ketidakseimbangan dalam tata kelola pariwisata.
Sentimen negatif perlu dipahami sebagai sumber refleksi kritis untuk mendorong transformasi menuju pariwisata yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Penguatan ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap ruang sakral, serta pelibatan aktif masyarakat adat menjadi kunci.
Dengan pendekatan berbasis kearifan lokal seperti Tri Hita Karana, pariwisata Bali berpotensi dikembangkan secara lebih etis dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan identitas dan keberlanjutan ruang hidup masyarakatnya. (Bud)
