BREAKING NEWS : KOMPAS.SBS.
Sengkarut Komunikasi Publik JKA : Sekber Mualem-DekFadh Ingatkan Pemerintah Aceh Stop Kegaduhan
MEDIAKOMPAS.SBS.-WILAYAHACEH
KOMPAS.SBS.-NEWS || BANDA ACEH || Minggu,5 April 2026 – Juru Bicara Sekber Relawan Mualem-DekFadh, Mustafaruddin (Nyak Din), melayangkan kritik tajam terhadap manajemen komunikasi publik Pemerintah Aceh dalam menangani polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ia menilai, pola komunikasi yang sporadis dan tidak terarah telah memicu resistensi serta kegelisahan di lapisan masyarakat bawah.
Nyak Din, secara khusus menyoroti performa Muhammad MTA sebagai Juru Bicara Pemerintah Aceh. Menurutnya, kegagalan dalam mendiseminasi informasi secara komprehensif telah melahirkan miskonsepsi fatal; masyarakat menganggap JKA dihapus, padahal yang sedang dilakukan adalah langkah rasionalisasi demi efektivitas sasaran.
”JKA adalah instrumen vital bagi rakyat Aceh. Juru bicara seharusnya berfungsi sebagai navigator informasi yang presisi, bukan justru membiarkan ruang publik dipenuhi narasi yang bias dan multitafsir,” ujar Nyak Din dalam keterangannya,
Risiko Degradasi Kepercayaan Publik
Nyak Din menegaskan bahwa efektivitas seorang juru bicara tidak diukur dari kuantitas rilis yang diterbitkan, melainkan sejauh mana substansi kebijakan dapat dipahami secara jernih oleh publik. Ia memperingatkan bahwa “disrupsi informasi” ini memiliki dampak sistemik yang dapat mendegradasi citra kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
”Lemahnya tata kelola komunikasi publik ini secara langsung mempertaruhkan kredibilitas pemerintah daerah di mata rakyat,” imbuhnya.
Desakan Sosialisasi Masif
Guna meredam bola liar spekulasi di media sosial, Sekber mendesak Pemerintah Aceh untuk segera memperkuat koordinasi lintas instansi. Nyak Din menegaskan bahwa dinas-dinas teknis tidak boleh bersikap pasif dan harus mengambil peran aktif dalam meluruskan narasi penyesuaian JKA.
Secara strategis, Nyak Din memandang langkah penyesuaian JKA merupakan upaya krusial demi menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kebijakan yang secara substansi baik akan tetap dipandang negatif jika gagal dikomunikasikan secara transparan, akuntabel, dan menyentuh sisi humanis masyarakat Aceh.
#Reporter/Perss KOMPAS.SBS.(Wilayah Sabang) : MJ Eric Karno
#Sumber/Photo : Irwansyah Aceh
#Rilis/RedaksiNasional : KOMPAS.SBS.
