Jakarta Barat, Kompas.sbs – Persoalan sampah kembali menjadi sorotan di wilayah Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Selasa (14/4/206).
Warga menilai penanganan kebersihan oleh aparat kelurahan belum berjalan optimal. Tumpukan sampah yang dibiarkan berbulan-bulan di sekitar lingkungan pemukiman kini memicu kritik keras sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah setempat.
Ironisnya, kondisi tersebut terlihat jelas saat peresmian jembatan milik RT 07 RW 09. Hanya berjarak kurang dari 10 meter dari lokasi acara, tampak tumpukan sampah yang belum juga diangkut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keseriusan penanganan lingkungan oleh pihak PPSU Kelurahan Pegadungan.
“Padahal, Minggu 12 April 2026 kemarin pak Lurah resmikan jembatan batas RW 09, sampah didepan maja persis tapi ngga diangkat juga sampai sekarang,” Ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (14/4).
Tidak hanya soal sampah, warga juga mengeluhkan maraknya bangunan liar yang berdiri di sepanjang aliran Kali Maja RT 02 RW 08, tepatnya di Jalan Jambu Air, kawasan Kampung Maja. Bangunan-bangunan tersebut diduga tidak hanya berdiri tanpa izin, tetapi juga disinyalir diperjualbelikan atau disewakan oleh oknum tertentu, termasuk dugaan keterlibatan warga, organisasi masyarakat, hingga pengurus RT.
“Ada pabrik kulit lumpia, padahal itu makanan ya, kok bisa. Bersih ngga tuch, ada ijinnya ngga,” keluhnya.
Kondisi ini dinilai merusak estetika lingkungan sekaligus berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar, seperti risiko kebakaran.
Warga berharap adanya tindakan tegas dari aparat pemerintah, khususnya pihak kelurahan, untuk menertibkan bangunan liar dan membersihkan kawasan dari tumpukan sampah.
“Lingkungan jadi kotor dan kumuh. Kalau dibiarkan terus, bukan hanya soal pemandangan, tapi juga kesehatan warga bisa terganggu,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, masyarakat meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk turun tangan mengevaluasi kinerja aparatur di tingkat kelurahan. Penanganan sampah dan penertiban bangunan liar dinilai sebagai tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan bukan hanya sekadar kebersihan, tetapi juga menyangkut tata kelola wilayah, integritas aparat, dan kualitas hidup masyarakat. Warga Pegadungan kini menanti aksi nyata, bukan sekadar seremoni.***
