Kompas.sbs-Lombok – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menghadiri kegiatan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2026 untuk wilayah Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi Hotel, Lombok, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sesi apresiasi dan dialog bersama pemerintah daerah sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memperoleh berbagai arahan strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial dan keamanan daerah, pelayanan publik, pengendalian inflasi, percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, hingga pengembangan kawasan permukiman dan perumahan layak huni bagi masyarakat.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga meminta seluruh pemerintah daerah segera menyiapkan dasar hukum bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk dukungan anggaran yang memadai untuk pengendalian situasi sosial dan keamanan masyarakat (kamtibmas).
Arahan tersebut juga mencakup langkah pencegahan, rekonsiliasi, dan rekonstruksi apabila terjadi konflik sosial maupun bencana di daerah.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” demikian disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Pada kesempatan itu, Kabupaten Rote Ndao juga memperoleh tambahan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 300 unit. Dengan tambahan tersebut, total bantuan RLH untuk Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2026 menjadi 500 unit.
Tambahan bantuan RLH tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan kawasan permukiman di daerah.YH
