Warga Batabual yang juga ketua Gerakan Mahasiswa Persatuan Republik Indonesia (GMPRI) Kabupaten Buru, Rifandi Makatita, kini menunggu kehadiran Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL)—bukan sekadar sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap wilayah yang selama ini terasa jauh dari jangkauan pembangunan.
Menurut Rifandi, harapan besar yang dulu menyertai pemekaran wilayah belum juga berbuah perubahan berarti. Akses yang sulit, pembangunan yang tersendat, serta minimnya perhatian menjadikan kecamatan ini tetap berjalan di tempat, tertinggal dari daerah lain di Maluku.
Kata Rifandi, seruan masyarakat bukanlah seremoni kosong. Mereka menginginkan pemimpinnya hadir langsung, melihat kondisi nyata, dan mendengar suara yang selama ini tenggelam dalam laporan administratif. Sebab, tidak semua realitas dapat diterjemahkan secara utuh di atas kertas—ada kesenjangan yang hanya bisa dipahami dengan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Di Batabual, keterisolasian bukan sekadar persoalan geografis. Ia menjelma menjadi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, hingga rasa keadilan sebagai bagian dari warga negara. Kondisi ini menuntut keberpihakan yang nyata, bukan sekadar wacana.
Kehadiran gubernur akan menjadi simbol penting bahwa Batabual tidak dilupakan. Bahwa pemerintah hadir tidak hanya di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga di wilayah yang paling membutuhkan sentuhan pembangunan. Ini adalah momentum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat yang mulai terkikis.
Jika kepemimpinan ingin diuji secara jujur, maka Batabual adalah cerminnya. Di sanalah keberanian untuk turun langsung, mendengar tanpa perantara, dan bertindak tanpa penundaan menjadi penentu—apakah pemerintah benar-benar berpihak, atau hanya sekadar terlihat peduli.
Masyarakat Batabual tidak meminta yang berlebihan. Mereka hanya ingin dikunjungi, didengar, dan diperjuangkan. Sebuah harapan sederhana yang semestinya menjadi kewajiban, bukan permintaan.
