BREAKING NEWS : KOMPAS.SBS
Rapat Paripurna Ke-5 DPRK Sabang Sepakati Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBK 2025, Wujud Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah
KOMPAS.SBS | SABANG – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang menggelar Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sidang Utama DPRK Sabang, Selasa siang. Rapat tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kota Sabang Tahun Anggaran 2025 sebelum ditetapkan menjadi qanun,Selasa,14 Juli 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, didampingi Oleh Wakil Ketua I DPRK Sabang,Albina Arrahman,S.T.,M.T.,Wakil Ketua II DPRK Sabang,Indra Nasution, Sekretaris DPRK Sabang, Luthfi Muhammad Jamil,S.E.,unsur Anggota Dewan DPRK Sabang. Hadir mewakili Pemerintah Kota Sabang Wakil Wali Kota Sabang, Drs. H. Suradji Junus, Di Dampingi Oleh Sekda Pemko Sabang,Andri Nourman,A.P.,M.Si.,Di Wakili Asisten III, Drs.Kamaruddin Serta Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Setda, kepala OPD, camat, unsur lembaga keistimewaan Aceh, serta jajaran Sekretariat DPRK Sabang.
Agenda rapat paripurna meliputi :
Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Sabang terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025.
Pembacaan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK.
Pembacaan Keputusan DPRK Sabang terhadap Rancangan Qanun.
Penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah Kota Sabang yang disampaikan Wakil Wali Kota Sabang.
Dalam pembukaan rapat, Ketua DPRK Sabang, Magdalaina menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBK merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRK untuk memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, masing-masing fraksi DPRK menyampaikan pendapat akhir. Secara umum fraksi-fraksi memberikan apresiasi terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2025, namun juga menyampaikan berbagai catatan strategis sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah. Beberapa poin yang mengemuka antara lain peningkatan efektivitas penyerapan anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Setelah mendengarkan seluruh pandangan fraksi, Sekretariat DPRK membacakan Keputusan DPRK Sabang mengenai persetujuan terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kota Sabang Tahun Anggaran 2025.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Sabang, Drs. H. Suradji Junus, dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRK Sabang atas pembahasan yang berlangsung konstruktif. Menurutnya, berbagai saran, masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kota Sabang dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Sabang yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan berakhirnya rapat paripurna tersebut, DPRK Sabang telah menyelesaikan salah satu tahapan strategis dalam proses pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025. Persetujuan bersama ini diharapkan semakin memperkuat prinsip good governance, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sabang.
-Reporter/Pers Media Kompas.sbs – Wilayah Sabang : MJ Novi Karno
-Sumber/Rilis/Photo : Reporter Sabang
-RedaksiNasional : KOMPAS.SBS
