Makassar, 12 Februari 2026 — Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota menggelar rangkaian kegiatan percepatan dan penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) pada 12–13 Februari 2026.
Kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) & Diskusi Panel Katalis P2DD pada Kamis, 12 Februari 2026 pukul 08.00–17.00 WITA yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari masing-masing kantor pemerintah daerah.
Rakorwil membahas sejumlah agenda strategis, antara lain sosialisasi kriteria Championship P2DD 2026, penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah, piloting integrasi SIPD dan adopsi SNAP dalam tata kelola keuangan daerah, serta praktik terbaik kerja sama penyediaan infrastruktur sinyal dan jaringan telekomunikasi. Selain itu, dipaparkan pula highlight hasil Survei IETPD Semester II 2025 dan strategi ETPD 2026 sebagai pijakan kebijakan ke depan.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan High Level Meeting (HLM) TP2DD dan TPID Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 pada Jumat, 13 Februari 2026 pukul 08.00–12.00 WITA yang dilaksanakan secara luring di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar.
HLM menghadirkan paparan perkembangan kondisi inflasi terkini, risiko inflasi ke depan, serta rekomendasi intervensi stabilisasi harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Selain itu, dibahas perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) dan strategi akselerasi implementasi ETPD di Sulawesi Selatan.
Forum ini menjadi wadah penguatan sinergi antara TPID dan TP2DD dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Sebagai bentuk dukungan kelancaran partisipasi kepala daerah, disiapkan fasilitas akomodasi selama dua malam (12–14 Februari 2026) bagi Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Bapenda, dan BKAD, kecuali bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemerintah Kota/Kabupaten Makassar, Gowa, dan Maros.
Melalui Rakorwil dan HLM ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berbasis digital, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan. Digitalisasi dan pengendalian inflasi berjalan beriringan — ekonomi stabil, layanan publik makin modern.
