Mamasa KOMPAS SBS 2 Desember 2025 — Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS) DPW Mamasa, Johar Bonga Karaeng, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Mamasa. Hingga memasuki penghujung tahun anggaran 2025, masih terdapat puluhan desa yang belum menerima pencairan Dana Desa secara 100%, meskipun anggaran tersebut merupakan salah satu prioritas nasional yang bersumber dari APBN dan memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Johar menegaskan bahwa keterlambatan pencairan ini bukan sekadar masalah teknis atau administratif, tetapi telah menjadi polemik serius di lapangan, terutama karena realitas di desa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang terpampang secara terbuka. Hampir seluruh desa telah memasang baliho APBDes yang memuat rencana program, kegiatan, hingga besaran anggaran. Namun sejumlah kegiatan tidak berjalan, tertunda, atau bahkan belum dimulai akibat dana yang tidak kunjung cair. Hal ini memicu tanda tanya besar di masyarakat, mulai dari mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran hingga menimbulkan spekulasi yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Melihat situasi ini, Johar menginstruksikan kepada seluruh anggota IJS DPW Mamasa untuk mengawal, menelusuri, dan mempertanyakan secara langsung kepada pemerintah, baik tingkat kabupaten maupun pihak terkait lainnya, mengenai apa sebenarnya kendala yang menyebabkan pencairan Dana Desa mandek hingga sedemikian lama. Ia menegaskan bahwa jurnalis memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang jujur dan transparan, terutama mengenai anggaran yang menjadi hak masyarakat desa.
> “Ini bukan persoalan kecil. Ketika puluhan desa belum menerima pencairan dana hingga akhir tahun, sementara desa lain sudah cair 100%, maka ini menimbulkan ketidakadilan dan pertanyaan besar. Pemerintah harus terbuka, menjelaskan kepada masyarakat, dan tidak membiarkan persoalan ini bergulir tanpa kejelasan. Warga desa berhak tahu apa akar masalahnya,” tegas Johar Bonga Karaeng.
Johar juga menekankan bahwa keterlambatan pencairan Dana Desa tidak hanya menghambat pembangunan fisik, tetapi juga berdampak pada pelayanan publik, ekonomi masyarakat desa, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah. Program-program pembangunan yang seharusnya selesai pada tahun berjalan terancam tidak tercapai, dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Lebih jauh, Johar mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur, mulai dari membuka informasi secara transparan, mempercepat proses administrasi, hingga melakukan koordinasi intensif dengan pihak kementerian terkait jika problemnya berada di tingkat pusat. Pemerintah menurutnya tidak boleh bersikap pasif ketika puluhan desa menunggu kepastian yang tak kunjung datang.
> “Kami berharap ada solusi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai warga desa terus bertanya-tanya dalam hati: ada apa? Kenapa kami belum cair? Sementara puluhan desa lain sudah menerima haknya secara penuh. Ketimpangan ini harus dijawab dengan langkah nyata, bukan hanya janji,” tambah Johar.
IJS DPW Mamasa menegaskan komitmen penuh untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, khususnya Dana Desa yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk memastikan publik tidak dibiarkan berada dalam ketidakjelasan, serta mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola anggaran demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
(Ansar)
