Sekadau, KOMPAS.SBS – Proyek pemeliharaan berkala ruas Jalan Sei Ayak–Tapang Pulau yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH Sawit) Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan warga. Dugaan kongkalikong antara kontraktor dan petugas pemeriksa mutu pekerjaan mulai mencuat setelah seorang warga, Bilai, mendapati kejanggalan saat proses pengecekan jalan berlangsung.Proyek pemeliharaan berkala ruas Jalan Sei Ayak–Tapang Pulau yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH Sawit) Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan warga. Dugaan kongkalikong antara kontraktor dan petugas pemeriksa mutu pekerjaan mulai mencuat setelah seorang warga, Bilai, mendapati kejanggalan saat proses pengecekan jalan berlangsung.
Permasalahan bermula ketika warga melihat petugas melakukan uji core drill atau pengeboran inti untuk memeriksa kualitas struktur jalan yang sudah selesai dikerjakan. Metode ini biasanya digunakan untuk memastikan ketebalan lapisan, kualitas material, dan integritas konstruksi perkerasan jalan.
Namun, menurut Bilai, respon petugas justru memunculkan tanda tanya besar.
“Saat saya bertanya baik-baik soal pengecekan itu, malah saya dimarahi. Kata-katanya juga kurang sopan. Ada apa dengan petugasnya? Jangan-jangan ada kongkalikong antara petugas pemeriksa dengan kontraktor,” ungkapnya kesal.
Bilai juga menyebut adanya indikasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Ia menyoroti dugaan tidak adanya Lapis Pondasi Agregat Kelas B (LPB) di beberapa titik pekerjaan. Padahal, LPB merupakan bagian penting dalam struktur jalan, yang berfungsi untuk menyebarkan beban serta memperkuat lapisan di atasnya sebelum pemasangan LPA dan aspal.
Proyek peningkatan jalan yang menggunakan dana APBD Sekadau 2025 dengan nilai Rp 4.710.577.600,00 ini pun diduga kuat tidak dikerjakan sesuai standar teknis.
“Ada bagian yang seharusnya memakai agregat kelas B, tapi saya lihat tidak ada. Kalau benar begitu, patut diduga ada mark up anggaran atau pekerjaan asal jadi,” tambah Bilai.
Ia meminta aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait segera turun tangan chroscek.
,memanggil pihak kontraktor serta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap proyek tersebut.
Bilai berharap pemerintah daerah dapat memastikan seluruh proyek infrastruktur berjalan transparan, berkualitas, dan sesuai spesifikasi, mengingat anggaran yang digunakan bersumber APBD.
“Saat di komfirmasi ke Kadis PUPR sekadau tidak ada jawaban nya.(Tim)
