Kalbar: Kordinator JAPRI Kalbar soroti proyek P3-TGAI. Ia heran, meskipun program Kementerian PUPR itu, implementasi nya terlihat banyak masalah, toh paket irigasi milik Aspirasi Komisi V DPR-RI tahun 2026 ini kembali dituangkan.
” Mestinya, sebelum proyek itu direalisasikan, Dirjen SDA harus terjun dulu kelokasi melakukan evaluasi ulang terhadap pekerjaan P3-TGAI tahun 2025, yang hampir mayoritas menyimpang dari aturan main, baik soal pelaksanaan, kualitas maupun kwantitas hasil bangunan, ” tegas Patih Prambanan.
Dia berharap BOS Sumber Daya Air tidak hanya nongkrong dikantor, kirim orang ke TKP, guna membuktikan semua informasi negatif yang pernah diorbitkan beberapa media online. ” Kalau cuma terima laporan singkat dari pendamping, tentu dapatnya catatan bagus. Sementara sisi jeleknya tetap disembunyikan, ” terangnya.
Disisi APH, terang patih, belum ada satupun dari ratusan proyek bahkan hampir mendekati angka seribu, diproses hukum, kendati praktek lapangannya, banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan acuan tehnis dokumen pemerintah.
Nah karna ini menyangkut duit rakyat, yang nilainya gila-gilaan, mencapai triliunan rupiah, Organisasi Jaringan Aspirasi Indonesia Kalimantan Barat, meminta agar Pemerintah pusat mengkaji lagi sekaligus menunda atau mengurangi jumlah proyek P3-TGAI deseluruh wilayah Kalbar.
” Menurut saya sih perlu penelitian dalam. Jika memang harus, ya setengahnya saja. Disini kami tetap monitor habis-habisan. Kalau terjadi wujud penyimpangan, KPK tempat pengaduan dan laporan resmi kami, ” ujar patih.(007/Danil.A)
