KOMPAS.SBS # Denpasar – Bali || Perguruan tinggi dan satuan pendidikan di Bali diminta mengambil peran yang lebih luas dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), tidak hanya sebagai lembaga pencetak lulusan, tetapi juga sebagai pusat peningkatan keterampilan bagi masyarakat secara umum.
“Pendidikan harus dilihat sebagai proses belajar sepanjang hayat. Kampus dan sekolah perlu hadir sebagai ruang peningkatan kapasitas SDM, bukan hanya tempat memperoleh ijazah,” ujar Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, S.H., M.Hum., Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI Bali) di Denpasar, Senin (9/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan merespons data Perkembangan Indikator Sosial- Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2025 yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provisin Bali.
Data menunjukkan bahwa struktur pendidikan tenaga kerja di Bali masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar.
Hampir 30 persen pekerja tercatat berpendidikan SD ke bawah, disusul lulusan SMP dan SMA, sementara proporsi tenaga kerja berpendidikan tinggi masih berada di bawah 20 persen.
Menurut Prof. Suarta, kondisi tersebut menjadi tantangan serius di tengah perubahan ekonomi yang menuntut tenaga kerja dengan keterampilan adaptif dan kemampuan belajar berkelanjutan.
Ia menilai, sistem pendidikan belum sepenuhnya berfungsi sebagai pengungkit peningkatan kualitas SDM, meskipun akses pendidikan secara umum sudah membaik.
Data BPS juga mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada 2025 mencapai 79,37 dan masuk kategori tinggi.
Namun, laju peningkatan IPM Bali dalam lima tahun terakhir tercatat lebih lambat dibandingkan rata-rata nasional.
Pada dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Bali mencapai 13,63 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru 9,75 tahun atau setara jenjang SMP.
Angka rata-rata lama sekolah ini menunjukkan bahwa pendidikan kita masih menghadapi persoalan keberlanjutan.
Banyak penduduk yang belum menuntaskan pendidikan menengah atas,” ujar akademisi yang juga anggota bidang pendidikan pada tim Percepatan Pembangunan Bali 2025-2030 tersebut.
Dalam konteks tersebut, Prof. Suarta menilai program Pemerintah Provinsi Bali Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dapat menjadi langkah strategis untuk memperbaiki struktur pendidikan masyarakat.
Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas SDM, khususnya bagi keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan SKSS perlu dibarengi dengan jaminan kualitas pendidikan serta relevansi keterampilan lulusan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Akademisi yang juga Ketua APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) Bali ini juga menambahkan, meskipun jumlah pekerja formal di Bali kini sedikit lebih tinggi dibandingkan pekerja informal, perubahan tersebut belum diiringi dengan peningkatan signifikan pada tingkat pendidikan tenaga kerja.
Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi ketenagakerjaan masih bersifat kuantitatif, belum menyentuh aspek kualitas.
Ke depan, ia mendorong agar kebijakan pendidikan lebih menekankan penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan nyata masyarakat serta dunia kerja.
Perguruan tinggi, menurutnya, perlu membuka ruang pendidikan yang lebih inklusif melalui program peningkatan keterampilan, pelatihan singkat, dan pendidikan fleksibel bagi berbagai kelompok usia.
“Jika pendidikan tidak segera bertransformasi, maka capaian IPM yang tinggi berisiko tidak berbanding lurus dengan daya saing SDM Bali di masa depan,” tandasnya. (Bud)
