Pernyataan Ketua DPD NasDem Kabupaten Buru, Muhamad Daniel Rigan, seharusnya tidak berhenti sebagai wacana politik biasa. Ia adalah alarm keras bagi pemerintah daerah—bahwa hingga hari ini, Kecamatan Batabual masih hidup dalam bayang-bayang keterisolasian yang seharusnya sudah lama diakhiri.
Batabual bukan wilayah tanpa potensi. Lautnya kaya, kebunnya subur, dan masyarakatnya produktif. Namun semua itu seolah kehilangan makna ketika akses menjadi tembok penghalang utama. Untuk menjangkau pusat ekonomi di Namlea, masyarakat harus menempuh jalur yang tidak efisien dengan speed boat yang berisiko tinggi, bahkan dalam banyak kasus harus menjual hasil berupa cengkih dan hasil laut hingga Ambon. Ini bukan sekadar persoalan jarak, tetapi soal biaya, waktu, dan ketidakadilan pembangunan.
Usulan membuka akses laut berupa kapal feri dari Namlea ke Batabual adalah langkah realistis, cepat, dan berpihak pada rakyat. Dermaga feri yang direncanakan—baik di Desa Ilath sebagai ibu kota kecamatan maupun desa lain yang representatif—akan menjadi pintu keluar dari keterisolasian yang selama ini membelenggu.
Logikanya sederhana: ketika jalur darat belum tersedia, maka laut harus menjadi solusi. Negara tidak boleh menunggu sempurna untuk mulai bertindak. Infrastruktur bukan hanya tentang proyek besar yang menelan anggaran, tetapi tentang kehadiran nyata negara dalam menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat. Terlebih lagi, di tengah situasi global yang tidak menentu dan potensi dampak dari konflik internasional seperti perang teluk, negara kita dituntut untuk bersiap menghadapi tekanan ekonomi yang bisa berdampak hingga ke daerah. Dalam kondisi seperti ini, daerah harus mulai memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang mandiri.
Batabual memiliki semua syarat untuk itu. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga potensi pertambangan dapat menjadi tulang punggung ekonomi lokal jika didukung dengan akses yang memadai. Langkah awalnya jelas: membuka keterisolasian. Ketika akses terbuka, maka semangat masyarakat untuk berproduksi akan tumbuh, UMKM akan bergerak, dan nilai tambah ekonomi akan tercipta di daerah sendiri, bukan keluar daerah.
Lebih dari itu, akses feri akan menciptakan efek domino ekonomi. Hasil kebun dan tangkapan laut dari Batabual dapat langsung dipasarkan ke Namlea dengan biaya lebih rendah. Sebaliknya, distribusi barang kebutuhan pokok ke Batabual juga menjadi lebih mudah dan murah. Ini bukan hanya soal transportasi—ini soal menggerakkan roda ekonomi lokal.
Dalam situasi ketika APBN juga menghadapi tekanan, maka daerah tidak bisa hanya bergantung pada pusat. Satu-satunya jalan adalah mengoptimalkan ekonomi rakyat berbasis kearifan lokal, membuka semua potensi, serta memastikan akses yang mendukung pergerakan ekonomi tersebut.
Jika akses laut dan nantinya jalur darat dapat dibuka secara bertahap, maka bukan hanya masyarakat yang merasakan manfaatnya. Konektivitas yang baik juga akan menjadi sinyal positif bagi investor untuk mulai melirik Batabual sebagai kawasan yang layak dikembangkan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, tetapi juga didorong oleh partisipasi sektor swasta.
Sebagai bentuk keseriusan, Muhamad Daniel Rigan juga telah memerintahkan Fraksi NasDem di DPRD Kabupaten Buru untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar usulan ini dapat dipertimbangkan secara konkret. Artinya, bola kebijakan kini sudah berada di tangan pemerintah daerah. Pihaknya menegaskan akan terus mengawal proses ini dan secara aktif memberikan masukan demi memastikan percepatan realisasi akses bagi masyarakat Batabual.
Jika pemerintah serius berbicara tentang pemerataan pembangunan, maka Batabual adalah ujian nyatanya. Membuka akses feri bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan politik. Menunda berarti membiarkan ketimpangan terus berlangsung.
Seruan Muhamad Daniel Rigan patut diapresiasi, tetapi lebih dari itu, harus segera ditindaklanjuti. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru tidak boleh lagi berjalan lambat. Rakyat Batabual sudah terlalu lama menunggu.
Karena pada akhirnya, pembangunan yang adil bukan diukur dari seberapa megah kota dibangun, tetapi dari seberapa cepat daerah terisolasi bisa dihubungkan. (Tim)
