Indramayu, Kompas.sbs – Anggota DPRD H. Nicho Antonio, ST dari Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Indramayu mendampingi dr. Hj. Ratnawati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat, Komisi III Bidang Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemerintahan tahun anggaran 2026, di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, pada Sabtu (7/2/2026).
Kegiatan kunjungan pengawasan pemerintahan tersebut di sambut baik oleh masyarakat di dapilnya, tepatnya di Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng-Indramayu.
Kuwu Desa Kalianyar Syahroni Agus yang akrab disapa Kuwu Ade, menyambut baik dan menyampaikan apresiasinya kepada dr. Hj. Ratnawati atas kunjungan pengawasan pemerintahan tahun anggaran 2026.
Namun, dikesempatan tersebut Kuwu Ade tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya terkait kondisi keuangan desa saat ini dan kedepannya.
Dalam penjelasannya Kuwu Ade bahwa pemerintah desa merasa terbebani dalam menata pemerintahannya dengan adanya pemangkasan anggaran Dana Desa (DD) yang hampir 100 persen di pangkas. Dari yang sebelumnya mengelola Dana Desa Rp1 miliar lebih untuk pembangunan infrastruktur dan yang lainnya, kini Dana Desa hanya menerima sekitar Rp300 jutaan.
“Pemerintah desa yang jadi harapan masyarakat untuk membangun wilayahnya, sekarang kami harus memutar otak mencari anggaran yang sekarang seolah tidak ada anggaran. Kami hanya bisa mengandalkan dana aspirasi dari wakil-wakil kami yang duduk di legislatif baik di kabupaten maupun provinsi, karena kebutuhan masyarakat banyak sementara dana terbatas,” ungkap Kuwu Ade dalam penjelasannya.
Selain masalah anggaran pembangunan, Kuwu Ade juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang cukup mendesak terkait pengadaan mobil siaga untuk layanan kesehatan darurat masyarakat.
Menanggapi keluhan tersebut, dr.Hj.Ratnawati yang sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar, menjelaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan di tingkat desa saja melainkan semuanya.
dr. Hj. Ratnawati mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengalami pemangkasan anggaran yang mencapai Rp.2,8 triliun. Sebagai anggota Komisi 3 (Bidang Keuangan), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Musyawarah (Banmus), Beliau memahami betul kesulitan yang sedang terjadi di negeri ini.
“Cukup tidak cukup, harus cukup. Kita berharap pemerintah desa tetap bisa kreatif membangun, baik melalui dana aspirasi maupun pengajuan lewat SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah),” ujar dr. Ratnawati di sela-sela sambutannya.
Terkait kebutuhan mobil siaga, dr. Ratnawati memberikan angin segar. Meskipun hibah langsung dari Pemprov Jabar sudah ditiadakan, masih ada celah melalui pengajuan proposal ke Rumah Aspirasi di Jatibarang yang siap melayani 24 jam bisa langsung bisa lewat H. Nicho.
Lebih lanjut, dr. Ratnawati menegaskan bahwa arah pembangunan Jawa Barat tahun ini tetap fokus pada tiga sektor utama, yakni Infrastruktur, Pertanian dan Kesehatan. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan di lapangan.
“Jika menemukan pembangunan jalan atau infrastruktur yang tidak sesuai spesifikasi, silakan laporkan dengan membawa data, pada saat kami rapat di DPRD provinsi, dan akan kami tindak lanjuti,” tutupnya.
Saimin
