Mulai Pekan Depan, Ratusan Jurnalis Aceh Turun Lapangan Kawal Rehab Rekon Pascabanjir
MediaKompas.sbs.-Wilayah Aceh
KOMPAS.SBS.-NEWS | ACEH — Jumat, 23 Januari 2026
Memasuki fase krusial penanganan pascabanjir Aceh yang terjadi pada 26 November 2025, Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pascabanjir Aceh memastikan akan mulai pekan depan melakukan observasi dan investigasi langsung ke sejumlah wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai wujud peran aktif jurnalis dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Aceh, Masri, menyampaikan bahwa kegiatan observasi dan investigasi lapangan dijadwalkan berlangsung mulai 26 Januari hingga 15 Februari 2026, dengan melibatkan ratusan jurnalis dari berbagai media yang tergabung dalam Aliansi Pers.
“Mulai pekan depan kami akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan investigasi di sejumlah daerah terdampak banjir, meliputi Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Bener Meriah,” ujar Masri, Jumat (23/1/2026).
Masri menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas berbagai aduan, informasi, dan keluhan masyarakat korban banjir yang selama beberapa pekan terakhir diterima Aliansi Pers. Seluruh laporan tersebut telah dikompilasi dan dikaji sebagai dasar pelaksanaan investigasi lapangan.
“Dalam dua pekan terakhir kami menerima banyak laporan dari masyarakat terdampak. Data dan informasi tersebut kami himpun sebagai bahan awal, dan insya Allah sekitar 100 lebih jurnalis akan terlibat langsung dalam investigasi lapangan,” ungkapnya.
Selain menindaklanjuti keluhan korban, Aliansi Pers juga ingin memperoleh gambaran faktual terkait progres penanganan pascabanjir yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Fokus pengamatan meliputi sistem pendataan korban, pembangunan hunian sementara, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana progres penanganan di lapangan, mulai dari pendataan korban, pembangunan rumah sementara, hingga pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya,” jelas Masri.
Ia menegaskan, seluruh rangkaian observasi dan investigasi akan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan imparsialitas. Hasil investigasi tersebut akan dikaji secara komprehensif sebelum dipublikasikan dan disampaikan sebagai rekomendasi kepada pihak terkait.
“Proses observasi dan investigasi akan kami lakukan secara profesional dan objektif. Setelah melalui kajian mendalam, hasilnya akan kami diseminasi melalui berbagai platform media serta kami rekomendasikan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi,” tutup Masri.
~Reporter Pers Kompas.sbs.-Aceh (Novi Karno)
