Kalbar, Sambas: Pemerhati pendidikan agak jengkel, mendengar sejumlah pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu hingga kini belum mendapatkan gaji serta omongan masyarakat yang menyebut harta Kepala Dinas Pendidikan Sambas meningkat drastis.
Orang dalam buka kartu, selama ini, sebagian sekolah masih mengandalkan dana BOS untuk membayar tenaga honorer. Bahkan ada yang mendekati angka 50 persen dari total dana yang diterima. Sementara sisa duit BOS dikantong cuma 20 persen.
” Jadi pantas kalau Gaji P3K paruh waktu sampai sekarang tidak jelas alias belum dibayar Apalagi dana BOS banyak dipakai untuk kebutuhan sekolah, ya gigit jari dong mereka semua, ” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sekretaris Forum Tenaga Honorer Pendidikan Kabupaten Sambas, Juniardi, membenarkan bahwa hingga saat ini guru PPPK paruh waktu yang memiliki sertifikasi memang belum terima gaji. Karna dana Bos, sesuai petunjuk tehnis yang ada, tidak bisa dipakai untuk membayar itu, seperti rilisan beberapa media.
Dikontek lain, pemerhati pendidikan tadi mengatakan, berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024 yang dipublikasikan melalui situs Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata Kadisdikbud Sambas memiliki total harta kekayaan sebesar Rp.905 juta.
Bentuk nilai harta yang tergolong fantastis untuk takaran seorang Kadis di Kabupaten, sambung dia, berupa tanah dan bangunan di Sambas maupun Singkawang, kendaraan sepeda motor serta mobil.
Harapannya dua persoalan diatas harus menjadi atensi Bupati, Kejari, LHKPN termasuk KPK. ” Masalah gaji P3K Bupati yang ngurus. Nah aset Kadis menggelembung PR nya Kejaksaan maupun LHKPN, ” terangnya.(007/Danil.A)
