ROTE NDAO | KOMPAS.SBS – Di balik pekerjaan rehabilitasi ruas Jalan Baudale–Mokdale senilai Rp1,07 miliar, DPRD Kabupaten Rote Ndao menemukan sejumlah persoalan saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi, Rabu (28/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus melihat langsung perkembangan pekerjaan yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Ruas jalan yang menghubungkan Dusun Baudale, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, dengan Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, itu dikerjakan melalui paket Rehabilitasi Ruas Jalan Baudale–Mokdale (Hot Mix) dengan nilai kontrak Rp1.077.000.000.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut menggunakan sumber dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun Anggaran 2026. Pelaksana pekerjaan adalah CV Willy Karya, sedangkan konsultan supervisi CV Multi Cipta Design.
Dalam kunjungan tersebut hadir empat anggota DPRD Rote Ndao, yakni Helmi Jusepha Tolla dari Fraksi PPP, Mersianus Tite dari Fraksi Hanura sekaligus Wakil Ketua Komisi III, Dr. Dering Feoh, M.Pd., dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Yance Abikusnob Daik dari Fraksi NasDem.
Turut hadir pihak Dinas PUPR, konsultan pengawas Ivan Charles Tabun, pelaksana pekerjaan Emmanuel Banoet dari CV Willy Karya, serta tenaga teknis dan pekerja di lapangan.
Dalam dialog bersama DPRD, Ivan Charles Tabun menjelaskan bahwa progres pekerjaan ruas Baudale–Mokdale telah mencapai sekitar 82 persen.
Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan, terutama terkait pembangunan saluran pembuangan air dan deker di wilayah Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain.
Menurut pihak pelaksana, sebagian warga menolak pembangunan saluran dan deker tersebut karena khawatir aliran air akan berdampak terhadap lahan persawahan.
Selain persoalan lahan, terdapat pula pipa PDAM berukuran besar yang melayani masyarakat Desa Oelunggu dan Desa Oeleka. Kondisi tersebut membuat pihak pelaksana masih harus melakukan koordinasi sebelum pekerjaan saluran dilanjutkan.
Anggota DPRD Helmi Jusepha Tolla meminta persoalan tersebut segera dikoordinasikan dengan pemerintah desa dan masyarakat agar tidak menjadi hambatan penyelesaian proyek.
“Kalau ada persoalan di lapangan, harus dikoordinasikan sejak awal. Jangan sampai pekerjaan terhambat karena persoalan yang sebenarnya bisa dibicarakan bersama,” kata Helmi.
Sementara itu, Mersianus Tite menegaskan bahwa penolakan masyarakat terhadap pembangunan di lokasi tersebut harus menjadi catatan pemerintah daerah.
“Kalau masyarakat di sini menolak pembangunan, nanti dalam pengusulan tahun depan jangan lagi wilayah ini dimasukkan,” tegas Mersianus.
Persoalan waktu penyelesaian juga menjadi perhatian DPRD. Dr. Dering Feoh, M.Pd., menilai waktu yang tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan perlu menjadi catatan serius.
Menurut Dering, melihat kondisi pekerjaan dan berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan, penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang terbatas membutuhkan percepatan.
“Ini perlu dimasukkan dalam catatan karena melihat kondisi pekerjaan di lapangan, saya meyakini pekerjaan ini tidak bisa selesai dalam waktu satu bulan,” ujar Dering.
Ia meminta kondisi tersebut dicatat sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar perkembangan pekerjaan dapat terus dipantau hingga batas akhir pelaksanaan.
Di sisi lain, konsultan pengawas dan pelaksana menyatakan akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk mempercepat pekerjaan, termasuk mobilisasi material dan tenaga kerja.
DPRD meminta Dinas PUPR, konsultan pengawas, dan kontraktor memperkuat koordinasi sehingga persoalan teknis maupun sosial dapat segera diselesaikan.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah. DPRD memastikan pekerjaan Jalan Baudale–Mokdale terus dipantau hingga selesai dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
