Labura, kompas.sbs – Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat. Ketua MAI PAC Aek Natas, Kamidi, mengungkap lima alarm keras yang patut dicurigai sebagai indikasi awal adanya praktik penyelewengan Dana Desa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum internal MAI PAC Aek Natas di Kantor Sekretariat MAI, Selasa (23/12/2025).
Kamidi menilai, pengelolaan Dana Desa di sejumlah wilayah kerap berjalan minim transparansi dan miskin akuntabilitas, membuka ruang lebar bagi penyimpangan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.
“Dana Desa bukan milik kepala desa atau kelompok tertentu. Ini uang negara yang bersumber dari pajak rakyat dan wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegas Kamidi.
Ia memaparkan lima indikator utama yang kerap muncul dalam kasus-kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa:
Rapat desa dijalankan sebatas menggugurkan kewajiban administrasi, tanpa pelibatan publik dan tanpa publikasi hasil keputusan kepada warga.
Kucuran modal besar ke BUMDes, namun tidak diikuti kegiatan usaha nyata, laporan keuangan, maupun kontribusi terhadap pendapatan desa.
Proyek fisik tanpa papan informasi, diduga sebagai upaya menutup nilai anggaran, pelaksana kegiatan, dan waktu pengerjaan dari pengawasan publik.
BPD kehilangan taring pengawasan, bersikap pasif dan tidak kritis terhadap kebijakan maupun realisasi anggaran yang dijalankan kepala desa.
Program desa mandek di atas kertas, sementara dana telah dicairkan dan dipertanggungjawabkan secara administratif.
Lebih lanjut, Kamidi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), inspektorat daerah, dan pemerintah terkait untuk tidak menunggu laporan resmi semata, melainkan proaktif melakukan audit dan pengawasan lapangan.
“Jika indikator-indikator ini dibiarkan, Dana Desa berpotensi berubah menjadi ladang bancakan. Negara tidak boleh kalah oleh praktik pengelolaan anggaran yang menyimpang,” tandasnya.
Ia juga mengajak masyarakat desa untuk berani bertanya, mengawasi, dan melaporkan setiap kejanggalan dalam pengelolaan Dana Desa demi memastikan anggaran negara benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.
(Tim-Red)
