JAKARTA,Kompas.Sbs— Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah serius dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian di tengah ancaman alih fungsi ruang yang terus meningkat,Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat menghadiri Rapat Koordinasi Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Pertemuan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah tersebut menjadi bagian penting dalam percepatan program swasembada pangan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029,Fokus utama pembahasan diarahkan pada penetapan 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) menjadi kawasan LP2B yang wajib dilindungi dalam tata ruang wilayah.
Dalam forum itu, Dadang Supriatna menegaskan bahwa Kabupaten Bandung siap melakukan pembaruan data pertanian secara menyeluruh demi memastikan perlindungan lahan produktif berjalan efektif dan tepat sasaran,Menurutnya, persoalan tumpang tindih pemanfaatan ruang hingga perubahan fungsi lahan harus segera diselesaikan agar sektor pertanian tidak terus tergerus pembangunan non-pertanian,“Data yang valid menjadi kunci, Karena itu kami akan melakukan pembenahan menyeluruh agar lahan sawah yang produktif benar-benar terlindungi,” ujar Dadang.
Langkah tersebut dinilai strategis mengingat Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah penyangga pangan di Jawa Barat yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas produksi beras regional.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar proses penetapan LP2B tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,Ia menargetkan proses verifikasi data Lahan Baku Sawah dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan sebelum masuk dalam revisi RTRW Jawa Barat.
Pemerintah pusat sendiri mendorong seluruh daerah memperkuat perlindungan lahan pertanian sebagai upaya jangka panjang menghadapi ancaman krisis pangan dan masifnya konversi lahan produktif di berbagai wilayah.
Kehadiran Bupati Bandung dalam rakor tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa daerah mulai bergerak lebih agresif dalam menjaga kedaulatan pangan melalui penataan ruang yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
