Aliansi Pers Kawal Rehap Rekon Alarmi Ketimpangan Data Korban Bencana di Aceh Utara
Media Kompas.sbs.-Wilayah Aceh
KOMPAS.SBS.-NEWS | ACEH UTARA —17 JANUARI 2026-Aliansi Pers Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehap Rekon) menyuarakan keprihatinan serius terhadap ketimpangan pendataan korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi intensif yang digelar bersama jajaran pemerintah distrik setempat sebagai upaya mengawal pemulihan pascabencana agar berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.
Pertemuan tersebut menjadi ruang klarifikasi antara fakta lapangan dan kebijakan pemerintah, sekaligus wadah evaluasi terhadap berbagai persoalan teknis yang berpotensi menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Rapat dipimpin langsung Ketua Aliansi Pers Kawal Rehap Rekon, Masri, didampingi pengurus dan anggota, di antaranya Mukhtar MR, Muhazir, serta jurnalis dari berbagai media di Aceh.
Diskusi berlangsung kritis dan konstruktif, dengan sorotan utama pada lemahnya sinkronisasi data antarlembaga, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintahan desa.
Warga Terancam Jadi “Korban Kebijakan”
Aliansi Pers menilai, buruknya koordinasi dan validasi data berpotensi menjadikan masyarakat terdampak bencana sebagai “korban kebijakan”. Ketimpangan pendataan dikhawatirkan memicu ketidakadilan dalam penyaluran bantuan, mulai dari bantuan rumah rusak hingga pemulihan ekonomi warga.
“Kami menemukan indikasi bahwa sebagian warga terdampak belum terakomodir secara layak dalam pendataan. Jika ini dibiarkan, maka bencana alam akan berlipat ganda menjadi bencana kebijakan,” ujar perwakilan Aliansi dalam forum tersebut.
Aliansi Pers, lanjutnya, terus melakukan pemantauan independen bersama jaringan media se-Aceh, meliputi pendataan kerusakan, alokasi anggaran rehabilitasi, hingga implementasi program pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Tegaskan Pengawalan Independen dan Transparan
Sekretaris Jenderal SEKBER sekaligus Anggota Aliansi Pers Kawal Rehap Rekon, Irwan Syahputra (Syech Wan), menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh diwarnai praktik pilih kasih maupun tebang pilih dalam pendataan dan distribusi bantuan.
“Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, diperlukan pengawasan independen agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar berpihak kepada korban, bukan justru menambah penderitaan mereka,” tegas Syech Wan.
Ia menambahkan, Aliansi Pers siap berperan sebagai penengah yang objektif antara pemerintah dan masyarakat terdampak, sekaligus mitra kritis dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai amanat dan kebutuhan riil di lapangan.
“Transparansi adalah kunci utama. Instruksi Presiden terkait penanganan bencana harus diterjemahkan secara utuh di daerah, bukan berhenti di atas kertas,” ujarnya.
Ajak Warga Berani Melapor
Sebagai penutup, Syech Wan mengajak masyarakat untuk tidak diam apabila menemukan ketidakadilan dalam pendataan maupun penyaluran bantuan bencana.
“Jika ada korban banjir bandang atau longsor yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan, atau melihat adanya kesenjangan kebijakan di lapangan, segera laporkan kepada kami. Aliansi Pers siap turun langsung untuk menindaklanjuti setiap laporan demi memastikan hak masyarakat terpenuhi,” pungkasnya.
~Reporter Pers Kompas.sbs.-Aceh -Oleh – Novi Karno
~Sumber – Irwansyah Sabang
