Kompas.sbs | Rote Ndao – Rapat Koordinasi Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan program agar manfaatnya tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, serta optimalisasi pemanfaatan produk-produk lokal NTT dalam rantai pasok program.”
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menbuka Rapat Koordinasi Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Kupang di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Jumat (26/6/2026) siang.
Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan rapat pertama yang dihadirinya terkait Rapat Koordinasi pelaksanaan Program MBG. Karena itu, ia berharap Kota Kupang dapat menjadi contoh pelaksaan kegiatan tersebut bagi Kabupaten lain.
“Kota Kupang harus menjadi contoh. Wali Kota beserta jajaran agar terus mendukung peningkatan dampak dan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Menurut Gubernur, Program MBG merupakan salah satu program nasional yang harus menjadi perhatian para kepala daerah karena memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.
“Di antara berbagai program nasional, MBG merupakan program yang menyentuh banyak pihak sekaligus. Setiap hari terjadi perputaran ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, melibatkan banyak pekerja, dan memberikan manfaat langsung bagi anak-anak. Dampaknya dapat dirasakan setiap hari,” katanya.
Gubernur berharap rapat koordinasi tersebut menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG agar berbagai kekurangan dapat diperbaiki sebelum kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung.
Dengan jumlah sekitar 107 ribu penerima manfaat di Kota Kupang dan potensi perputaran ekonomi mencapai Rp440 miliar, Gubernur mengajukan dua pertanyaan penting sebagai bahan evaluasi.
Pertama, apakah besarnya perputaran ekonomi tersebut benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang mengalami malnutrisi sehingga penurunan angka stunting dapat berlangsung secara signifikan. Kedua, sejauh mana nilai ekonomi tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, khususnya bagi petani, peternak, serta masyarakat yang menjadi bagian dari rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dipetakan agar manfaat Program MBG benar-benar maksimal, baik dalam meningkatkan status gizi masyarakat maupun memberikan dampak ekonomi yang luas,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya tata kelola Program MBG yang baik agar seluruh dapur SPPG dapat memberikan pelayanan secara optimal. Ia juga meminta agar sasaran penerima manfaat dipetakan secara tepat, terutama kelompok masyarakat yang berisiko mengalami stunting, serta mengoptimalkan penggunaan produk-produk lokal NTT sebagai bagian dari rantai pasok program.
“Kota Kupang harus menjadi contoh yang baik sekaligus menjadi promotor bagi kabupaten lain dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi program MBG,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan harapannya agar Program MBG mampu menjadi identitas bersama melalui konsep “MBG NTT Incorporated” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTT.
Sementara itu, Wali Kota Kupang, Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas lahirnya Program MBG yang dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Kita bukan hanya berbicara tentang makan, tetapi sedang berinvestasi untuk masa depan anak-anak Indonesia,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh sejak dalam kandungan hingga usia lanjut. Oleh karena itu, pelayanan Posyandu memiliki peran penting dalam mendampingi seluruh siklus kehidupan, terutama menjaga kecukupan gizi ibu hamil dan bayi pada 1.000 hari pertama kehidupan sebagai masa emas pertumbuhan.
Ia menyampaikan bahwa saat ini, Kota Kupang telah memiliki 42 dapur SPPG dengan perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp9 miliar.
Menurut Wali Kota, rapat koordinasi tersebut bertujuan mempertemukan para penyedia bahan pangan, pengelola SPPG, serta seluruh pihak terkait agar pelaksanaan Program MBG berjalan lebih baik.
Selain itu, Ia menyebut bahwa Pemerintah Kota Kupang telah membentuk Satgas MBG yang akan melakukan pemantauan rutin setiap bulan terhadap operasional dapur SPPG, termasuk aspek sanitasi, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah.
Ia juga berharap penerima manfaat Program MBG semakin merata, khususnya di Posyandu dan PAUD, mengingat kelompok tersebut memiliki peran penting dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.
“Saya yakin, di setiap porsi Makan Bergizi Gratis bukan hanya tersaji makanan, tetapi juga tersaji mimpi dan masa depan anak bangsa,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Fernando Soares, unsur Forkopimda Provinsi NTT, unsur Forkopimda Kota Kupang, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Ruth Laiskodat, Pimpinan Perangkat Daerah Kota Kupang, Kepala Kantor Regional SPPG NTT beserta jajaran, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, para camat se-Kota Kupang, koordinator SPPG, para akademisi, serta mitra SPPG.YH
Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
