Kompas.sbd-Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penguatan kapasitas fiskal daerah, serta kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim usai libur panjang Paskah.
Pernyataan itu disampaikan Melki saat memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Kupang, Selasa (07/04/2026) pagi.
Dalam kesempatan tersebut, Melki juga menyampaikan ucapan Selamat Paskah kepada seluruh ASN dan masyarakat NTT serta mengapresiasi pelaksanaan Festival Paskah Pemuda Sinode GMIT yang berlangsung lancar dan mendapat perhatian dari Wakil Presiden Republik Indonesia.
Terkait PPPK, Gubernur memastikan pemerintah pusat memberi perhatian serius. Ia menyebut Wakil Presiden telah menugaskan kementerian terkait untuk menangani persoalan tersebut secara menyeluruh.
Menurut Melki, kementerian seperti Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi guna mencari solusi terbaik bagi daerah.
Mereka akan mencermati satu per satu dan membantu daerah agar penanganannya tepat dan berkeadilan, ujarnya.
Selain itu, Melki menekankan penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi transfer pusat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memaksimalkan potensi pendapatan dan menutup celah kebocoran anggaran.
Kami tidak akan mentolerir penyimpangan. Pengelolaan keuangan harus transparan, efektif, dan tepat sasaran, kata Melki.
Ia juga menegaskan pemerintah akan melibatkan aparat penegak hukum dalam pengawasan keuangan daerah.
Jika masih ditemukan penyimpangan, pasti akan ditindak tegas, imbuhnya.
Di sisi lain, Melki mengingatkan potensi dampak serius fenomena El Niño yang diprediksi memicu musim kemarau lebih panjang dan ekstrem, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Menurutnya, NTT termasuk wilayah yang rentan terdampak, sehingga diperlukan langkah antisipatif yang terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Jika tidak disiapkan dengan baik, dampaknya bisa berupa krisis air bersih, gagal panen, hingga terganggunya mata pencaharian masyarakat, jelasnya.
Melki juga menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran, terutama untuk menghadapi potensi kondisi darurat akibat dampak El Nino.
Belanja daerah harus efisien dan diprioritaskan pada kebutuhan mendesak. Pastikan setiap rupiah memberi manfaat bagi masyarakat, ujarnya.
Di akhir arahannya, Melki meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan PAD, mengefisienkan belanja, serta mengoptimalkan kinerja ASN guna mendukung program prioritas dan pelayanan publik di NTT.YH
